Billiton Maatschappij dalam Pusaran Sejarah

tirto.id - Jarak antara Jakarta dan Pangkalpinang, ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya 728 kilometer, namun itu tak menjamin warga Jakarta (dan Pulau Jawa) kebanyakan mengenal kawasan itu lebih baik ketimbang Kirimati, Buenos Aires, atau Kairo.

"Oh, dekat Sulawesi, ya?", "Di Bangka, tepatnya di Batam, ada saudara saya", dan "Wah, teman sekampung Ahok, dong!" adalah tiga tanggapan ngawur yang, selama delapan tahun saya tinggal di Yogyakarta dan dua tahun di Jakarta, paling sering orang lontarkan setelah saya menjawab pertanyaanya tentang asal saya.

Sebagian dari mereka, yang mengidap kecintaan khusus terhadap eksotisme atau pernah membaca/menonton Laskar Pelangi, merangsek lebih jauh: "Kalau berangkat sekolah, ketemu buaya, dong?" Dan saya tidak sanggup mengulang apa yang orang-orang itu katakan saat mereka tahu pekerjaan saya.

Kebebalan adalah berkah, tulis penyair Inggris abad ke-18 Thomas Gray dalam sebuah ode. Meski sajak itu bicara tentang perkara yang lebih luas, pernyataan tersebut berlaku pula buat kasus ini. Ia adalah berkah, sekurangnya untuk negara. Kita tahu, satu-satunya tembok yang memisahkan manusia dan patriotisme keblinger ialah pengetahuan.

Bangka dan Belitung adalah dua pulau yang terapung sendiri-sendiri, dipisahkan oleh sebuah selat, dan terletak di sisi timur Sumatera bagian selatan. Komposisi etnis penduduk Bangka dan Belitung mirip, bahasanya berkerabat, dan keduanya ialah pusat pertambangan timah nasional (baik Hindia Belanda maupun Indonesia) sejak abad ke-19.

Tapi, pertambangan timah di Bangka dan Belitung meluncur di jalur yang berlainan, dan karena itu keduanya, meski tergabung dalam unit administratif yang sama (keresidenan di periode Hindia Belanda dan provinsi di masa Indonesia), memiliki sejarah yang berbeda pula.

Pada 1668 dan 1672, seorang ondercoopman atau agen VOC yang bernama Jan De Harde mengunjungi dua pulau tersebut, tapi ia gagal menemukan sumber keuntungan komersial yang signifikan. Beberapa puluh tahun kemudian barulah tambang-tambang timah dibuka di Bangka. Dalam laporan ahli botani J.C.M Radermacher tentang kunjungannya ke Sumatera (1781), terdapat deskripsi: “sebuah bukit timah, seperti Bangka.”

Menurut Mary F. Somers Heidhues dalam “Company Island: A Note on the History of Belitung”, pemerintah Hindia Belanda ogah-ogahan mencari timah di Belitung karena mereka tidak yakin pasar sanggup menampung timah lebih dari hasil pertambangan di Bangka.

Pada 1851, tim yang dipimpin John Loudon dan didukung oleh, salah satunya, Pangeran Hendrik dari Kerajaan Belanda, menemukan timah di Belitung. Setahun kemudian, kelompok itu memperoleh konsesi atau izin penambangan selama 40 tahun dari Hindia Belanda.

Berbeda dari Bangka yang tambang-tambang timahnya sejak awal dikelola oleh negara, perintis usaha sejenis di Belitung adalah swasta. Pada 1860, perusahaan Loudon dan rekan-rekannya menjelma jadi Billiton Maatschappij alias Maskapai Belitung. Maskapai itu (dan turunannya) mengendalikan tambang-tambang timah dan mendominasi sejarah Belitung selama seabad, sampai dibubarkan dan aset-asetnya diambil alih oleh Indonesia pada 1958.

Pada abad ke-19, buruh-buruh impor dari Cina adalah bagian penting dalam pertambangan di luar Jawa, baik untuk bisnis negara seperti di Bangka maupun untuk swasta seperti di Belitung. Selain sejumlah kecil Cina peranakan, pekerja tambang di Bangka dan Belitung seluruhnya ialah orang-orang Cina Hakka yang datang dari empat bandar besar di Cina Selatan: Hongkong, Guangzhou, Xiamen, dan Shantou. Mereka mendirikan kongsi-kongsi (Pinyin: gongsi, usaha bersama) berdasarkan kekerabatan (Bangka) dan profesionalitas (Belitung).

Impor buruh itu menentukan komposisi etnik. Pada 1865, ada sekitar 2 ribu kuli Cina yang bekerja di tambang-tambang timah di Belitung, dan tujuh tahun kemudian jumlah itu menjadi 4 ribu. Pada 1920, terdapat hampir 29 ribu orang Tionghoa (42 persen dari populasi) di Belitung dan sebagian besarnya ialah kuli kontrak. Di Bangka, menurut Heidhues dalam Bangka Tin and Mentok Pepper (1992), buruh-buruh itu didatangkan sejak 1710.

Pertambangan timah di Bangka dan di Belitung dikelola secara berbeda. Di Bangka, setiap awal tahun, para kuli timah menerima uang muka gaji. Hal itu memungkinkan mereka menghabiskannya untuk judi, prostitusi, dan opium sebelum kerja rampung. Akibatnya, mereka bekerja bertahun-tahun hanya untuk membayar utang. Lingkaran yang menjerat ini menjadikan mereka tak ubahnya budak.

Sedangkan di Belitung para kuli dibayar hanya setelah mereka bekerja, sesuai hasil yang mereka peroleh. Setiap awal tahun mereka berhak memilih “numpang” atau unit kerja yang mereka anggap baik. Setelah bekerja selama tiga tahun, jika tak mempunyai utang, mereka berhak mengajukan diri untuk dipulangkan ke Cina dengan biaya Maskapai. Belitung juga mendirikan rumah sakit untuk para pekerja jauh lebih dulu ketimbang Bangka.

Pada 1903, seorang pegawai kolonial yang bernama Hoetink memuji keadaan di Belitung: “Bagi orang-orang yang bersimpati terhadap kaum Cina, kunjungan ke perusahaan timah Belitung benar-benar menyegarkan. Di tempat lain, kuli-kuli Cina kerap digambarkan sebagai binatang, sampah, dan orang-orang buangan. Tapi di sini, bukan hanya ketekunan dan kekuatan mereka dihargai, sifat-sifat baik mereka yang lain juga tidak diabaikan … Jarak antara majikan dan pelayan tidak sebesar di tempat lain. Kuli-kuli tidak dipandang rendah, tapi disambut dengan kebaikan. Aku meninggalkan Belitung dengan membawa kesan: tidak ada tempat lain yang lebih baik bagi penambang Cina.”

Dalam rentang 1875 hingga 1891, produksi timah Belitung menyamai Bangka, sekalipun luas wilayah yang pertama tak sampai setengah dari yang kedua. Hasil kerja per penambangnya pun lebih tinggi. Setiap tahun, Maskapai menyumbangkan 750 ribu gulden untuk perbendaharaan Hindia Belanda.

Tapi, keadaan baik muskil bertahan selamanya dalam bisnis tambang. Setelah Perang Dunia I, harga timah dunia anjlok. Bersama sejumlah negara penghasil timah lain, Belanda memutuskan untuk membatasi produksi timah lewat Persetujuan Bandung (1921-1924).

“Akibatnya terhadap perekonomian Belitung cukup dramatis,” tulis Heidhues. Banyak buruh asal Cina pada waktu itu beranggapan menetap di Belitung adalah pilihan yang buruk. Pada 1930, lebih dari lima ribu bekas penambang minta dikembalikan ke Cina. “Hanya peranakan yang bertahan, dan sebagian dari mereka mulai bertanam sahang, tanaman yang terbukti lumayan berhasil di Bangka,” tulisnya.

Pada akhir 1930an harga timah dunia kembali naik dan orang-orang, termasuk Melayu dan suku-suku lain, berbondong-bondong turun ke tambang. Namun, keadaan itu tak bertahan lama. Produksi terhambat lagi begitu Perang Dunia II menyebar ke Hindia Belanda.

10 April 1942, Jepang mengambil alih Belitung. Itu adalah masa yang sulit bagi kuli-kuli tambang. Beras subsidi Maskapai tidak ada lagi dan perawatan kesehatan memburuk. Dalam tempo singkat, mereka juga kehilangan pekerjaan. Akhirnya, banyak penduduk kota yang kabur ke pedalaman dan berkebun singkong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pada 1943, lebih dari 2,8 ribu kuli Cina dikirim ke Palembang untuk bekerja di tambang-tambang minyak. Sementara ribuan lainnya, bersama kuli-kuli dari etnis lain, dipaksa membangun lapangan terbang dekat Tanjung Pandan pada 1944-45. Ratusan orang meninggal dunia dalam proyek tersebut.

18 Oktober 1945, sejumlah perwakilan Maskapai (sejak 1924, nama perusahaan itu berganti jadi NV Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton atau GMB dan lima-per-delapan sahamnya dipunyai oleh Belanda) mendarat di Tanjung Pandan. Disambut dengan teriakan gembira “Maskapai sudah kembali!”, mereka buru-buru pulang ke Jawa dan mengangkut hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Tiga hari kemudian, Maskapai benar-benar kembali ke Belitung.

“Belitung adalah wilayah pertama di Indonesia yang kembali ke tangan Belanda, tanpa peralihan kekuasaan yang diatur Sekutu,” tulis Heidhues.

Belanda segera membentuk sejumlah kesepakatan dengan penguasa-penguasa lokal Belitung. Tapi, tak lama berselang, laskar-laskar pro-republik dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dari Bangka datang. Heidhues menulis: “Mereka menyerang Belanda di Air Merbau dan Selat Nasik pada November dan Desember. Kekerasan juga menyebar ke pedesaan. Pada Februari 1946, lima orang Tionghoa terbunuh di Air Bara.”

Setelah menghajar kaum republik, pijakan Belanda di Belitung pun kembali kokoh. Mereka memulihkan ekonomi dengan cara meningkatkan produksi timah, dan membentuk semacam pemerintahan otonom untuk membendung pengaruh Republik Indonesia. Dalam kedua perkara itu, menurut Heidhues, peran Maskapai sangat penting.

Saat itu, banyak orang Tionghoa di Belitung tidak mau memihak republik maupun Belanda. Alih-alih mengibarkan bendera milik salah satu kelompok tersebut, mereka malah mengibarkan bendera kaum nasionalis Cina. Sebabnya, alih-alih rasa takut terhadap konfrontasi, adalah orang-orang Tionghoa di Belitung, termasuk para kuli, sudah mempunyai kesadaran politis.

Pengalaman di masa pendudukan Jepang dan kebanggaan terhadap kebangkitan (negara) Cina membuat orang-orang itu cepat bereaksi apabila Belanda menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan mereka. “Jika gaji kelewat rendah, barang-barang pokok yang disebarkan terlalu sedikit, ketika peladang Tionghoa liar diusir, mereka bereaksi,” tulis Heidhues.

Pada 29 April 1946, para penambang Cina di kawasan Tanjungpandan melakukan mogok kerja. Lao Kung Hwee atau LKH (Pinyin: laogonghui, serikat buruh) yang memayungi mereka menuntut kenaikan upah, libur pada 1 Mei, dan pengurangan jam kerja dari Maskapai. Menurut Husnial Husin Abdullah dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka Belitung (1983), meski sebagian tuntutan itu dipenuhi oleh Maskapai, sejumlah pemogok ditangkap dan aksi itu tak memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok lain.

Setahun kemudian, seluruh kuli Cina yang dipekerjakan GMB (lebih dari 3 ribu orang) di Belitung kembali mogok. Aksi ini bertahan selama tiga setengah bulan walaupun tidak memperoleh dukungan dari buruh-buruh Melayu yang terhimpun dalam Perkabi (Perkumpulan Kaum Buruh Indonesia).

Tapi, efeknya terhadap kinerja Maskapai tidak banyak. Ketiadaan kerjasama antara LKH dan Perkabi memungkinkan Maskapai mengganti kuli-kuli Tionghoa yang mogok dengan orang-orang beretnis lain. Perusahaan itu juga menolak menerima istri dan anak-anak pemogok di rumah-rumah sakit, menghentikan pelayanan antar-jemput sekolah, dan mengambil sepeda-sepeda yang telah mereka pinjamkan. Subsidi beras dari Maskapai juga tak diberikan kepada para pemogok.

Begitu pemogokan selesai, ribuan kuli Tionghoa meninggalkan Belitung.

Heidhues menyebut Belitung sebagai “Company island” alias “pulau Maskapai”. Itu tak berlebihan. Di luar perkara timah, GMB juga menguasai listrik, air, telepon, rumah sakit, dan lain-lain. Pegawai Belanda J.S. Krom, dalam pertemuannya dengan Dewan Belitung pada September 1947, mengatakan hal itu disebabkan oleh perilaku rakyat Belitung sendiri yang terlalu menggantungkan diri kepada Maskapai. Sedikit-sedikit, orang “minta tolong kepada GMB,” katanya seperti dituliskan Heidhues.

Keuntungan-keuntungan selaku pulau Maskapai tentu saja menghilang jika Maskapai itu sendiri tak ada lagi.

Saham mayoritas GMB diambil-alih pemerintah Indonesia pada 1949, sedangkan sisanya dimiliki Billiton Mij di Belanda. Perusahaan itu sempat meraup untung besar pada awal 1950an seiring keberlangsungan Perang Korea; namun harga timah kembali turun begitu perang selesai.

Pada 1958, GMB berubah menjadi PN Tambang Timah Belitung. Beberapa tahun kemudian, pemerintah melebur perusahaan itu bersama PN Tambang Timah Bangka (tadinya Bangka Tin Bedrijft) dan PN Tambang Timah Singkep (tadinya Singkep Tin Exploitatie Maatschappij) menjadi PN Tambang Timah. Itulah cikal-bakal perusahaan yang kini kita kenal dengan nama PT Timah.

Kini Maskapai sudah tiada dan orang-orang Tionghoa di Belitung ialah warga negara Indonesia alih-alih tenaga kerja asing, tapi timah tetap berkuasa. Pada 2016, timah menyumbang lebih dari 80 persen dari keseluruhan ekspor provinsi Bangka Belitung meski jumlahnya di alam telah jauh berkurang. Dan sebagaimana dulu, kualitas hidup orang-orang di kawasan itu naik-turun mengikuti harga timah. Sejarah, ternyata, tak selalu membuat orang belajar.