tirto.id - Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR) sebesar 25 basis poin atau sekitar 0,25 persen. Dengan demikian, suku bunga acuan BI meningkat dari 4,5 persen menjadi 4,75 persen.
Tak hanya mengeluarkan sikap terhadap suku bunga acuan, BI juga menaikkan suku bunga depocit facility sebanyak 25 basis poin menjadi 4 persen, dan suku bunga lending facility sebanyak 25 basis poin menjadi 5,5 persen. Kebijakan ini bakal mulai berlaku pada 31 Mei 2018.
“Kebijakan ini sebagai langkah pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve dari BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta pada Rabu (30/5/2018).
Lebih lanjut, Perry mengaku bahwa BI memang sedang mengantisipasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve (Bank Sentral AS) serta meningkatnya risiko pasar keuangan global.
Meski telah mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan, Perry menilai kondisi perekonomian di Indonesia masih relatif kuat dan baik. Perry menyebutkan bahwa kenaikan 7DRRR bisa dimaknai sebagai respons untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak eksternal yang terus berlangsung.
“Tekanan terhadap stabilitas yang terjadi sejak awal Februari lalu, lebih kepada tekanan faktor eksternal. Seperti tren kenaikan suku bunga AS, meningkatnya ketidakpastian global akibat perubahan kebijakan AS, dan juga sejumlah risiko geopolitik,” jelas Perry.
Perry pun menekankan bahwa BI akan terus mengkalibrasi perkembangan, baik pada level domestik maupun global, untuk memanfaatkan masih adanya ruang untuk kenaikan suku bunga secara terukur.
“Untuk magnitude akan disesuaikan dengan indikator seperti inflasi dan kondisi global, dalam kadar-kadar yang pas dan tidak dalam dosis yang tinggi,” ucap Perry.
Keputusan menaikkan suku bunga BI ini tergolong langkah kebijakan jangka pendek. Perry menyebutkan BI akan tetap konsisten dalam menjaga inflasi di kisaran 3,5 plus minus 1 persen, melakukan intervensi ganda di pasar valas dan surat berharga negara (SBN), menjaga kecukupan likuiditas, serta melakukan komunikasi yang insentif kepada para stakeholders.
“Kami akan tetap konsisten dengan kerangka kami, data-data terkini guna memastikan kebijakan kami tetap terukur,” ungkap Perry.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
