Menuju konten utama

BI Beberkan Faktor Penyebab Pertumbuhan Ekonomi DKI Moncer di 2018

Pencapaian inflasi DKI Jakarta di tahun 2018 tercatat sebesar 3,3 persen (yoy).

BI Beberkan Faktor Penyebab Pertumbuhan Ekonomi DKI Moncer di 2018
Deretan gedung bertingkat terlihat dari kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (13/8/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/18.

tirto.id - Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di tahun 2018 berada di angka 6,2 persen (yoy) karena ditopang kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan (manufaktur) dan konstruksi.

Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, hari ini, Senin (25/03/2019).

Menurut Dody, hal tersebut tak lepas dari kerja sama serta koordinasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan BI. Selain faktor perdagangan, manufaktur dan konstruksi, pertumbuhan ekonomi yang cukup moncer di tahun lalu juga didukung oleh stabilitas harga pada level yang rendah dan terkendali.

Pencapaian inflasi DKI Jakarta di tahun 2018 tercatat sebesar 3,3 persen (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy) dan searah dengan sasaran capaian inflasi nasional 3,5±1 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar (17 persen) dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia," tutur Dody.

Ia juga mengapresiasi sinergi dan kerja sama yang telah dibangun kedua pihak untuk menyukseskan pengembangan ekosistem non-tunai di DKI Jakarta.

Beberapa di antaranya, ujar Dody, adalah elektronifikasi pada seluruh transaksi pemerintah provinsi, integrasi pembayaran moda transportasi, serta penyaluran bantuan sosial secara nontunai bekerja sama dengan Bulog, BUMD dan Perbankan.

Ke depan, Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta akan meningkatkan status dan fungsi barunya sebagai advisor bagi pemerintah daerah yang mencakup pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah, perizinan dan pengawasan sistem pemerintahan, elektronifikasi, serta perlindungan konsumen, termasuk kedudukan pimpinan dengan rentang jabatan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya.

"Dengan peningkatan status dan fungsi tersebut, maka diharapkan akan memperkuat value preposition Bank Indonesia kepada stakeholder secara prima," pungkas Dodi.

Baca juga artikel terkait PERTUMBUHAN EKONOMI DKI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto