tirto.id - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mendatangi Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (29/11/2019). Siti datang dalam rangka melaporkan kebakaran hutan.
Siti datang sekitar pukul 12.53 WIB. Saat dikonfirmasi, Siti mengaku mau melaporkan soal kebakaran hutan kepada Menkopolhukam Mahfud MD.
"Saya mau laporan aja tentang kebakaran hutan," kata Siti singkat seraya langsung masuk gedung Kemenkopolhukam.
Menurut dia, materi yang dilaporkan terkait kasus kebakaran hutan sejak 2015-2019. Mereka juga membahas soal Inpres 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan.
Ia mengatakan, Menkopolhukam Mahfud berencana menggelar rapat untuk penanganan karhutla 2020.
"Pak Menko Polhukam merencanakan kita akan adakan rapat koordinasi khusus dengan pusat dan daerah secara teknis untuk melihat kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan untuk 2020. Karena pada Februari nanti di Riau udah panas lagi nanti 2020," ujar Siti di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat.
Siti juga menerangkan, jumlah titik kebakaran di Indonesia menurun. Saat ini, titik panas di beberapa daerah sudah turun.
"Kalau saat ini untuk sumsel tinggal 30-an. Jumlah hotspot-nya ya. Kalau sehari-harinya kan sekitar 1000-an [titik panas]," Kata Siti.
Siti juga mengatakan, di Kalimantan dan Riau sudah tidak ada kebakaran. Ia mengaku, daerah Kalimantan dan Sumatera Selatan yang masih ada titik api.
"Sudah lama engga. Riau mungkin udah tiga pekan ya. Kebetulan nol terus. Kalteng pekan lalu sudah selesai, Kaltim naik dikit, Sumsel kayaknya paling banyak dibanding kota lain," Kata Siti.
Siti juga menambahkan, pemerintah akan menerapkan strategi baru dalam penanganan kebakaran hutan.
Saat ini, salah satu langkah kebaruan yang akan dilakukan adalah konsep siaga darurat. Kemudian, KemenLHK akan menggunakan konsep pencegahan dengan bantuan teknologi.
"Kedua, menekankan pada kondisi pencegahan yakni dari sisi monitoring cuaca. Hotspot dimonitor. Kemudian pakai sistem android di mana di cek ada Hotspot," ujar Siti.
Dalam catatan BNPB per 25 November 2019 lalu, setidaknya ada 3.326 bencana terjadi di Indonesia. Ribuan bencana terdiri atas 1.081 kali puting beliung, 720 karhutla, 690 kali banjir, 662 kali tanah longsor, 121 kali kekeringan, 28 kali gempabumi, 17 kali gelombang pasang/abrasi dan 7 kali letusan gunung api.
Dalam catatan Koalisi Golongan Hutan pada Oktober 2019 lalu, sekitar 328 ribu hektar hutan Indonesia masih terbakar.
Salah satu anggota koalisi yang juga Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak mengatakan penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab terus berulangnya kebakaran hutan dan lahan. Tak ada aturan yang membuat pelaku pembakaran jera, khususnya kepada korporasi dan pemilik konsesi.
"Proses penegakan hukum di pengadilan ada yang inkrah tapi tidak diikuti dengan kita catat pembayaran denda-denda yang signifikan untuk membuat efek jera, jadi efek jera hampir tidak ada kepada korporasi yang masih membakar hutan," ungkap Leonard.
Lemahnya penegakan hukum, kata Leonard, salah satunya karena ada kepentingan yang menghalangi penegakan hukum. Pemerintah pusat pun diam saja seakan tak mengetahui masalah ini.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
