tirto.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memberlakukan tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT sebesar Rp3,75 juta. Nantinya, tarif tersebut mulai berlaku 1 Januari 2023.
"Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama lima bulan ke depan atau tetap berlaku tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Pemberlakuan tarif baru sebesar Rp3,75 juta mulai berlaku pada 1 Januari 2023," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Zeth Sony Libing dikutip dari Antara, Senin (8/8/2022).
Lebih lanjut, dia menuturkan selama periode Agustus-Desember 2022, wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang ingin menikmati kawasan tersebut masih berlaku tarif lama. Yaitu, Rp75 ribu bagi wisatawan domestik dan Rp150 ribu bagi wisatawan mancanegara.
Zeth menjelaskan pemberian dispensasi itu merupakan saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama di Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Selama lima bulan pemerintah NTT akan mempersiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur dalam kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Dia menjelaskan seiring dengan tarif baru sebesar Rp3,75 juta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023, pihaknya akan mengintensifkan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak. Mulai dari kalangan gereja, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai pihak di kabupaten ujung barat Pulau Flores. Sementara itu, dia mengungkapkan para wisatawan yang ingin membeli tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar yang berkunjung mulai 1 Januari 2023 sudah bisa mendaftar melalui aplikasi INISA dimiliki PT Flobamor.
"Para wisatawan yang ingin melakukan pembelian tiket masuk ke Pulau Komodo dan Padar sudah bisa dilakukan saat ini untuk pelaksanaan kunjungan wisata mulai 1 Januari 2023," pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengevaluasi harga tiket masuk Pulau Komodo yang mencapai Rp3,75 juta per orang mulai 1 Agustus 2022. Hal tersebut menyikapi aksi mogok Asosiasi Pelaku Wisata dan Individu pelaku wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Nanti kita evaluasi dan nanti kita akan lihat lagi karena memang ada konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan," kata Airlangga dikutip Antara, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Airlangga juga masih harus mempertimbangkan pembatasan wisatawan yang akan berkunjung ke salah satu Destinasi Super Prioritas di Indonesia itu. "Ditambah lagi dengan adanya pembatasan jumlah (wisatawan). Tentu kita akan perhatikan dan akan kita bahas dengan kementerian teknis," tambahnya.
Editor: Intan Umbari Prihatin
