tirto.id - Biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) menjadi 8 miliar dolar AS atau setara Rp114,24 triliun. Dengan estimasi tersebut, artinya terdapat kenaikan sebesar 1,9 miliar dolar AS atau setara Rp27,09 triliun dari rencana awal pembangunan KCJB sebesar Rp6,07 miliar dolar AS ekuivalen Rp86,5 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengakui persoalan tersebut masih dalam pembahasan. Pemerintah juga diminta untuk menanggung pembengkakan proyek kereta cepat.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pada pertemuan terakhir yang dilakukan pemerintah justru mengarah kepada fokus untuk kewajiban pembiayaan dalam pembangunan saja. Wahyu menuturkan pemerintah bertugas untuk berkontribusi dalam pembangunan bukan menutupi anggaran.
"Kewajiban kita untuk berkontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," kata dia dalam Media Briefing: Pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Semester I-2022, di Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Tetapi, Pemerintah optimistis kereta cepat segera bisa dioperasikan pada 2023. Karena saat ini seluruh konstruksi pembangunan kereta cepat sudah selesai.
"Kita sudah pernah lihat memang sudah sebagian besar selesai kalau konstruksinya dan yang mungkin sedang dikerjakan adalah yang di deponya, stasiun-stasiun juga sudah mulai dikerjakan," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyampaikan alasan pembengkakan anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia berdalih pandemi COVID-19 dan perubahan desain saat proses pembangunan menyebabkan perubahan anggaran proyek tersebut.
"Pembengkakan itu juga adalah satu hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal," kata Arya dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (10/10/2021).
"Kemudian memang ada beberapa hal yang membuat [proyek] agak terhambat jadi ada kemunduran itu akan menaikan coast. Itu sudah pasti. Jadi itulah (menaikkan anggaran) langkah yang harus diambil supaya pembangunan 80 persen yang sekarang sangat bagus ini bisa enggak ada masalah," tambahnya.
Arya menyebut pembengkakan biaya proyek tersebut juga terjadi karena nilai yang ditentukan sebelumnya merupakan nilai proyeksi. Anggaran pembangunan masih bisa berubah seiring kondisi di lapangan.
"Misalnya kondisi geologi dan geografis yang beda dan berubah dari awal yang diperkirakan. Hampir semua negara mengalami hal yang sama, apalagi untuk yang pertama kali jadi pasti ada perubahan perubahan. Perubahan-perubahan desain pasti ada jadi itu membuat pembengkakan biaya," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
