tirto.id - Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) melayangkan somasi kepada Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin. Hal ini terkait pernyataan Budi yang menyebut biaya pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter mahal.
Kuasa hukum FDPKKB Muhammad Joni menilai pernyataan Budi yang dalam acara Public Hearing RUU Kesehatan beberapa waktu lalu itu merupakan berita tidak benar.
“Adalah tidak benar paparan dan informasi pada acara RUU Kesehatan mendalilkan setidaknya menyatakan 6 juta rupiah pada SIP. Hal itu dijawab kontan oleh Konsil Kedokteran bahwa tidak benar jumlah tersebut,” kata Joni dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Selasa (28/3/2023).
Joni menilai secara kualitatif pernyataan tersebut tendensius yang kemudian disampaikan dengan intonasi yang semestinya tidak dilakukan dalam forum terbuka.
“Hemat saya jika lah memang menggunakan prinsip partisipasi yang bermakna, tentu saja yang diucapkan meluncur dari seorang pejabat publik, kemudian juga sekaligus yang membantu Presiden sekaligus ditunjuk Presiden sebagai koordinator RUU Kesehatan, itu tidak pada tempatnya,” ujar Joni.
FDPKKB melalui somasi ini meminta penjelasan dan klarifikasi dari Menkes terkait pernyataan yang dinilai menimbulkan kegaduhan tersebut.
FDPKKB juga menilai pernyataan ini sebagai bentuk labelisasi dan stigmatisasi buruk yang merugikan reputasi serta mencederai kehormatan profesi kedokteran
“Karena itu dengan segala hormat demi pelayanan kesehatan demi pelayanan kesehatan nasional, kami berharap ini menjadi hal penting dari membangun komunikasi yang kolegial dan partisipasi yang bermakna,” sambung Joni.
Ketua FDPKKB Iqbal Mochtar memaparkan forumnya berisi dokter-dokter independen yang merasa keberatan akan pernyataan Menkes terkait mahalnya SIP dan STR profesi dokter. Namun ia tidak menampik bahwa sebagian besar anggota FDPKKB tergabung dalam organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Somasi ini kita ingin meminta penjelasan secara formal dari Menkes terkait narasi yang tidak memiliki bukti kuat dan tidak memiliki komprehensif dan menekan harkat martabat dokter,” kata Iqbal dalam kesempatan yang sama.
Iqbal menyatakan somasi ini bukan bentuk perlawanan namun sebagai upaya menuntut hak penjelasan.
“Semoga kita bisa mendapatkan penjelasan jelas dan komprehensif dari bapak Menkes,” ujarnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Gilang Ramadhan
