tirto.id - Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah Jakarta dua hari terakhir, Jumat hingga Sabtu diakibatkan beberapa masalah akut. Namun, jika ditarik lebih luas, maka terdapat dua proyek besar yang hingga kini belum rampung dan berpotensi turut menyumbang faktor mengapa banjir di ibu kota masih sulit diatasi.
Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi, di Bogor, Jawa Barat. Dua bendungan ini menjadi bagian dari proyek nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berencana merampungkan 29 bendungan sampai akhir 2019.
Dari 29 bendungan itu, 14 di antaranya telah selesai konstruksinya, yakni Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati (Jawa Timur), Nipah (Jawa Timur), Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh) Teritip (Kalimantan Timur), Raknamo Tanju (NTB), Mila (NTT), Rotiklod (NTT), Logung (Jateng), Sei Gong (Kepri), dan Sindangheula (Banten).
Sementara pada 2019, terdapat sekitar 15 bendungan yang ditargetkan selesai konstruksinya, yaitu: Bendungan Gongseng, Karalloe, Tapin, Passeloreng, Bintang Bano, Way Sekampung, Ladongi, Napun Gete, Ciawi, Sukamahi, Karian, Keureuto, Gondang, Marangkayu, dan Kuningan.
Presiden Joko Widodo saat melakukan peninjauan ke Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, pada 26 Desember 2018, mengatakan bahwa dua bendungan itu nantinya bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta hingga 30 persen.
Proyek kedua adalah Sodetan Ciliwung yang masih menuai kontroversi dan kritik. Pada awal 2018, misalnya, proyek Sodetan Ciliwung kembali dimulai setelah beberapa waktu lalu digugat ke Pengadilan Negeri oleh warga Bidara Cina.
Saat itu, warga mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait dengan penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya, tanpa pemberitahuan kepada warga.
Dalam pembacaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan gugatan warga karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, telah melanggar asas-asas pemerintahan.
Pengadilan memerintahkan Pemprov DKI menghitung ulang luas lahan yang dibutuhkan untuk sodetan dan membayar ganti rugi lahan tersebut kepada penggugat.
Lantas, saat ini bagaimana nasib dua proyek strategis untuk mengurangi banjir yang terjadi di Jakarta tersebut?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku memang salah satu masalah utama mengapa banjir masih kerap muncul di Jakarta adalah tak terkendalinya volume air yang datang dari pegunungan atau hulu, karena tidak adanya bendungan.
“Solusinya memang adalah pengendalian volume air dari hulu, selama volume air dari hulu tidak dikendalikan, maka tinggal giliran saja. Nanti di mana, tahun [depan] lagi tahu-tahu di mana. Tiga tahun lagi tahu-tahu tempat mana. Ini semua terjadi karena volume air dari hulu ke pesisir tidak dikendalikan,” kata Anies saat ditemui reporter Tirto, di Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (27/4/2019).
Anies mengatakan membangun bendungan adalah salah satu cara paling efektif karena air dari hulu akan dialirkan secara bertahap, sehingga volume air yang diturunkan ke area pesisir, seperti Jakarta, akan bisa dikontrol.
“Nah, sekarang proses pembangunannya sedang berjalan, ada dua bendungan Ciawi dan Sukamahi. Target bulan Desember [2019] selesai. Itu laporan dari Kementerian PUPR. Jadi kalau itu selesai, maka 30 persen dari volume air akan terkendalikan, tapi kita harus nambah lebih banyak," kata Anies.
Begitu juga dengan proyek Sodetan Ciliwung. Anies melempar proses penggarapan proyek itu ke Kementerian PUPR. Alasannya, kata Anies, hal itu merupakan proyek pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan pembebasan lahan.
“Proyeknya itu proyek [Kementerian] PUPR. Tanya ke PUPR. Kami hanya masalah pembebasan lahan. Di situ masih belum tuntas. Karena ada masalah-masalah kepemilikan yang dokumen-dokumennya masih belum selesai,” kata Anies menambahkan.
Namun, Anies menepis jika mangkraknya proyek Sodetan Ciliwung menjadi salah satu kendala kenapa banjir masih muncul di Jakarta. Ia menilai hal itu tidak ada hubungannya.
“Enggak. Kalau itu kendalanya, banjirnya hanya di tempat itu. Gimana Anda jelaskan dengan Bekasi? Bekasi, Tangerang Selatan itu semua pada kena, enggak ada urusannya sama sodetan,” kata Anies.
Terkait ini, kami telah menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, yang berwenang mengurusi Bendungan Sukamahi, Bendungan Ciawi, dan Sodetan Ciliwung. Namun, hingga artikel ini dirilis telepon dan pesan singkat yang dikirim Tirto belum direspons.
Begitu juga dengan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S. Atmadjaya. Ia juga belum merespons, bahkan pesan WhatsApp yang dikirim reporter Tirto hanya dibaca pada Sabtu (27/4/2019) sekitar pukul 17.41 WIB.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
