tirto.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Agama Fachrul Razi segera menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan seluas 60 hektare, yang merupakan bagian dari rencana pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat.
"Arahan Wapres, Kemendag dan Kemenkeu diminta segera menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan tahun 2020 seluas 30 hektare dan anggaran pembebasan lahan tahun 2021 juga seluas 30 hektare," kata Ma'ruf melalui keterangan resmi dari Sekretariat Wapres (Setwapres), Rabu (10/8/2020).
Kampus UIII berdiri di lahan seluas 142,5 hektare, 90 hektare di antaranya dihuni oleh warga setempat, sehingga perlu dilakukan penggusuran. Pembebasan lahan tahap pertama seluas 30,7 hektare, sebanyak 65 rumah warga digusur telah selesai pada November 2019 lalu.
Sementara pembebasan lahan tahap kedua seluas 30 hektare ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Desember. Sisanya, lahan seluas 30 hektare diharapkan selesai dibebaskan pada 2021.
Total, demi pembangunan kampus ini, ada 366 bidang lahan yang harus dikosongkan. Selebihnya, merupakan lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI).
Kemudian, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) non-aktif itu juga meminta pembebasan lahan tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohamad Idris serta Polresta dan Kodim Depok, Jawa Barat.
"Kemenag dan Panitia Satgas UIII diminta terus melakukan pembebasan lahan secara keseluruhan. Gubernur Jawa Barat, Walikota Depok, Polresta Depok dan Kodim Depok diharapkan mendukung penuh kegiatan dan pengamanan pembebasan lahan UIII," ucapnya.
Pada Juli 2020 lalu, Kemenag mengatakan pembangunan UIII dilakukan secara bertahap, pada tahap pertama yang dilakukan sudah mencapai 70 persen.
Selain itu, Ma'ruf meminta Rektor UIII Komaruddin Hidayat segera menyelesaikan susunan kurikulum berstandar internasional, khususnya untuk empat program studi, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam.
"UIII adalah kampus internasional, jadi kurikulumnya juga bersubstansi dan berstandar internasional," tuturnya.
Ma'ruf juga meminta seluruh jadwal kerja persiapan tersebut dilaksanakan mulai September atau tepat satu tahun sebelum kegiatan perkuliahan resmi dibuka pada September 2021.
Sementara itu, Rektor UIII Komaruddin Hidayat mengatakan kampus yang bakal dipimpinnya tidak hanya diutamakan untuk umat Islam saja, melainkan juga inklusif untuk semua kalangan dunia akademisi.
"Saya secara sadar mengawal proyek ini dan menghindari kontroversi politik. Kami juga ingin membuat semacam Interfaith Center agar UIII ini tidak eksklusif untuk umat Islam saja," kata Komaruddin usai melakukan rapat virtual dengan Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
UIII didirikan 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Statuta UIII dibuat pada 2019 berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2019, bersamaan dengan pengangkatan Wali Amanat dan pelantikan rektor UIII.
Pembangunan Kampus UIII merupakan proyek ambisius Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat mereka menjabat. Jokowi secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan kampus itu pada 5 Juni 2018. Kini batu pertama itu telah tertimbun urukan tanah dan tumpukan paku bumi yang belum ditancapkan.
Kampus yang dicanangkan sebagai pusat peradaban Islam Indonesia itu menyisakan masalah penggusuran massal warga. Pada 22 Agustus 2019, Jusuf Kalla berkata pembangunan kampus masih terkendala pembebasan lahan: hunian warga dan tower milik RRI.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
