tirto.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendukung rencana kerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini yang mengutamakan pencegahan ketimbang melakukan penindakan.
Menurut Bamsoet jika melihat data Laporan Kinerja KPK sepanjang 2016-2019, dengan anggaran operasional KPK sekitar Rp 3,6 triliun yang bersumber dari APBN, KPK berhasil menyelamatkan uang negara dari fungsi penindakan mencapai Rp 1,74 triliun. Sedangkan dari pencegahan, keuangan negara yang diselamatkan mencapai Rp 61,7 triliun.
"Data tersebut menunjukan fungsi pencegahan lebih efektif dalam menyelamatkan keuangan negara, karenanya [pencegahan] harus lebih digalakan lagi," kata Bamsoet usai menerima kehadiran Ketua KPK Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Politikus Partai Golkar itu memahami walaupun aksi pencegahan yang digalakan KPK bukanlah sesuatu yang seksi di media massa dibanding upaya penindakan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, lanjut Bamsoet, KPK tak boleh bergeming dan harus melakukan perubahan besar dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"KPK bukanlah lembaga entertainment, melainkan lembaga penegak hukum yang mendapat amanah Undang-Undang," jelas Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI juga mengingatkan beban berat masih diemban KPK untuk benar-benar menjadi 'trigger mechanism' dalam pemberantasan korupsi. Sehingga, bukan semata mengejar orang sebagai tersangka, melainkan mengedepankan penyelamatan keuangan negara.
"Pemberantasan korupsi harus tetap berjalan mengingat Indonesia belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Disisi lain, kegiatan ekonomi juga perlu digenjot untuk meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Karenanya, pemberantasan korupsi tak boleh dilakukan secara gaduh dan serampangan yang membuat ketidakpastian iklim investasi nasional," terang Bamsoet.
Salah satu yang menjadi sorotan Bamsoet saat ini adalah kasus Jiwasraya dan kasus Asabri. Menurut Bamsoet, KPK harus mengawal kasus ini meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung. Ia juga meminta KPK memantau berbagai asuransi BUMN lainnya serta memperhatikan kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar tak ada penyalahgunaan uang rakyat.
"Jangan karena kesalahan para bos-bos dan oknum dari OJK, rakyat kecil yang menangis menjadi korban," pungkas Bamsoet.
Editor: Rio Apinino
