Balas Budi Soeharto untuk Umar Wirahadikusumah

tirto.id - Peristiwa menggemparkan sekaligus membingungkan yang terjadi pada malam 30 September 1965 itu membuat Karlinah cemas. Hingga keesokan harinya, tiada kabar dari suami tercinta, Umar Wirahadikusumah.

Wajar Karlinah was-was. Umar termasuk jenderal yang menempati posisi penting, yakni sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya. Ia khawatir suaminya turut menjadi korban penculikan, atau bahkan pembunuhan, seperti yang dialami sejumlah petinggi TNI AD lainnya.

Dikisahkan dalam buku Karlinah Umar Wirahadikusumah: Bukan Sekadar Istri Prajurit (2010:111) karya Herry Gendut Janarto, perempuan itu bertambah bingung. Situasi ibu kota mencekam sejak pagi. Saat subuh, Umar buru-buru meninggalkan rumah setelah mendengar adanya ribut-ribut di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah itu, Karlinah kehilangan kontak dengan sang suami.

Jam demi jam berlalu, malam dan hari berganti. Umar masih tanpa kabar. Karlinah sudah berusaha mencari tahu dan bertanya ke sana-sini, tapi tidak pernah ada kepastian. Ia tersandera dalam kecemasan, hanya bisa menerka-nerka serta berharap yang terbaik untuk keselamatan suaminya.

Pada 3 Oktober 1965, Karlinah lega. Suaminya pulang dengan selamat. Di hari itu pula, jenazah 6 jenderal dan 1 perwira pertama ditemukan di Lubang Buaya, dekat Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Umar rupanya terlibat dalam operasi pencarian yang dipimpin Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto itu.

Menghilangnya Umar selama tiga hari tiga malam itu ternyata berbuah berkah terhadap kariernya. Setelah tragedi berdarah G30S 1965, Soeharto tampil sebagai sosok paling berpengaruh—hingga berhasil menggusur posisi Sukarno sebagai presiden—dan melapangkan jalan bagi Umar untuk menempati rangkaian jabatan strategis.

Bahkan, sejak 12 Maret 1983, Soeharto mengangkat Umar ke posisi tertinggi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Itulah “balas budi” Soeharto kepada Umar Wirahadikusumah.

Membangkang Perintah Bung Karno

Apa yang sebenarnya Umar Wirahadikusumah lakukan selepas malam jahanam yang menumbalkan sejumlah petinggi militer itu? Apa saja yang ia perbuat hingga membuatnya lupa memberi kabar kepada istrinya yang menanti di rumah dengan penuh kekhawatiran?

Pagi 1 Oktober 1965, Umar ke rumah Jenderal Nasution untuk memeriksa situasinya. Ia juga sempat mengecek kediaman Jenderal Ahmad Yani. Nasution lolos, tetapi tidak dengan Yani.

Menjelang petang, Umar menuju Markas Kostrad untuk rapat darurat atas perintah Nasution. Soeharto tentu hadir pula di situ, juga Komandan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo. Malamnya, dilancarkan operasi merebut kembali Gedung RRI.

Umar memang super sibuk malam itu. Sebagai Pangdam Jaya, ia bertanggungjawab atas keamanan ibu kota. Umar menerapkan berlakunya jam malam karena Jakarta sangat mencekam dan penuh ketidakpastian. Terlebih, ada laporan PKI telah mempersenjatai ribuan pemuda rakyat.

Keesokan harinya, Umar dipanggil Sukarno ke Halim sebelum presiden terbang ke Istana Bogor. Namun, ia tidak menghadap. Seperti dituturkan Maulwi Saelan, bekas ajudan Sukarno, dalam memoarnya berjudul Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa (2008:347), Soeharto melarang Umar memenuhi panggilan Sukarno. Entah kenapa Umar patuh, padahal pangkat mereka saat itu sama-sama mayjen, dan perintah itu datang langsung dari presiden.

Umar satu-satunya pejabat yang tidak memenuhi panggilan Presiden Sukarno ke Halim. Menteri/Panglima Angkatan Laut R.E. Martadinata, Wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Soetjipto Joedodihardjo, Jaksa Agung A. Soetardhio, hingga ajudan presiden Bambang Widjanarko, datang. Hanya Umar seorang yang membangkang, mengikuti kata Soeharto.

Lantas, apa alasannya? Adik tiri Soeharto, Probosutedjo, mengungkapkan bahwa Soeharto tidak ingin Umar menjadi korban berikutnya karena Halim adalah basis G30S dan masih ada pergerakan yang mencurigakan di sana.

“Mas Harto dengan tegas menolak Umar dipanggil ke Halim. Dia trauma, sudah cukup 6 jenderal diculik,” sebutnya, dikutip dari buku Saya dan Mas Harto: Memoar Romantika Probosutedjo (2010: 268), yang disusun Alberthiene Endah.

“Dia khawatir di Halim akan terjadi bahaya juga terhadap Umar yang menjabat Panglima Kodam Jaya. Bung Karno sempat tersinggung karena merasa perintahnya dilecehkan Mas Harto,” imbuh Probosutedjo.

Antara Umar dan Soeharto

Umar Wirahadikusumah yang lahir dari keluarga bangsawan Sunda di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, pada 10 Oktober 1924, sudah menapaki karier militer sedari belia. Sama seperti Soeharto, ia adalah alumni Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), laskar paramiliter yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang pada 1943.

Sebelum masuk PETA dan digembleng berbulan-bulan, Umar terlebih dulu mendapatkan pelatihan militer Dai Nippon, Seinendojo, di Tangerang, selama 4 bulan. Keluarga Umar yang terpandang tidak menghendakinya jadi prajurit. Menurut Solichin Salam dalam Umar Wirahadikusumah: Pengabdian Seorang Prajurit (1994:14), Umar secara diam-diam, tanpa restu dari ayah maupun kakeknya, nekat masuk PETA.

Berangkat dari latar belakang militer sama, yakni PETA, satu angkatan, juga sepantaran dengan Soeharto, Umar Wirahadikusumah sebenarnya tidak pernah benar-benar dekat dengan tokoh yang kelak menempati kursi kepresidenan itu.

Ketika Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 1962, Umar sudah kembali ke Divisi Siliwangi/Jawa Barat. Padahal, sebelumnya ia adalah Panglima Kodam Pattimura yang membawahi Maluku dan Irian Barat.

Soeharto dan Umar Wirahadikusumah baru bersua di Jakarta selepas 1962. Soeharto diangkat sebagai Pangkostrad, sementara Umar menempati posisi sebagai Panglima Komando Daerah Militer Jaya.

Terjadinya peristiwa berdarah G30S 1965 ternyata berbuah kebersamaan di antara keduanya. Karier dan pamor Soeharto melesat naik usai geger nasional itu, terlebih setelah ia menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Sukarno yang menjadi jalan pembuka baginya menuju kekuasaan tertinggi.

Umar ikut menikmati buahnya. Setelah Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, Umar menjabat Pangkostrad menggantikan Soeharto. Kemudian, sejak 1969, ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, sementara Soeharto sudah resmi menempati pucuk pemerintahan RI, mendepak Sukarno dari kursi kepresidenan.

Idealnya, Umar masih bisa mencapai puncak dalam karier kemiliterannya, yakni menjadi Panglima ABRI. Namun, tanpa diketahui penyebabnya, Umar justru “dilempar” ke jabatan sipil setelah pengabdiannya sebagai prajurit selama 30 tahun.

Presiden Soeharto menunjuk Umar sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 1973. Sementara jabatan Panglima ABRI diberikan kepada Maraden Panggabean di tahun yang sama. Inilah jabatan sipil pertama yang diemban Umar dan itu cukup mengejutkan karena umur Umar waktu itu masih 49.

Karlinah sempat heran atas kebijakan Soeharto yang sama saja dengan memutus karier militer suaminya ketika nyaris mencapai puncak. Umar yang pendiam menerimanya dengan lapang dada kendati tentu saja ada rasa kecewa. Umar menganggap itu sebagai rahmat dan karunia (Janarto, 2010: 140).

Apakah Soeharto merasa Umar bisa menjadi ancaman sehingga mendongkelnya dari jenjang militer dan mengalihkannya ke ranah sipil? Tidak ada yang tahu. Hanya saja, Umar sama sekali tidak punya pengalaman di bidang keuangan sehingga penunjukkannya sebagai Ketua BPK adalah sesuatu yang dinilai janggal.

Umar tidak pernah lagi kembali ke jalur militer. Soeharto tampaknya ingin terus mempertahankannya di sektor sipil. Bahkan, sejak 12 Maret 1983, Umar memperoleh posisi yang lebih tinggi lagi, yakni sebagai Wakil Presiden RI ke-4 untuk mendampingi Soeharto—jabatan yang sebenarnya tidak berarti apa-apa lantaran kekuasaan presiden yang sangat dominan.

Barangkali itulah cara Soeharto untuk “menjaga” Umar, sekaligus memberikan kesan balas budi atas jasa-jasanya selama ini, terlebih pada hari-hari setelah terjadinya G30S 1965. Jasa Umar yang pertama sekaligus sangat penting untuk teman seangkatannya itu adalah kesediaannya mematuhi titah Soeharto agar tidak menghadap Sukarno.

Setelah masa jabatannya usai pada 11 Maret 1988, Umar mulai menyepi dari hingar-bingar politik. Pada 21 Maret 2003, tepat hari ini 15 tahun silam, Umar Wirahadikusumah meninggal dalam usia 78 setelah dirawat karena mengalami masalah jantung dan paru-paru.