Shintaloka Pradita Sicca

Pemerintah diminta bersiap menghadapi risiko kebijakan pembatasan 900 komoditas impor diperkarakan di WTO.

Produsen Biodiesel siap meneken kontrak pengadaan dengan Kementerian ESDM untuk penerapan aturan B20.

Aji menilai FinTech dan perbankan justru bisa saling bermitra dan mendukung satu sama lain.

OJK diminta merelaksasi regulasi mengenai FinTech, terutama untuk mempermudah pengurusan perizinan.

Ekonom INDEF menyebut fintech di Indonesia mampu meningkatkan PDB setiap tahunnya sekitar Rp25,97 triliun.

INDEF ungkapkan beberapa kelemahan proyek infrastruktur pemerintahan era Presiden Jokowi.

BNPB menyatakan proses pemulihan wilayah NTB ditargetkan tuntas secara keseluruhan pada 2020.

BNPB memperkirakan nilai sementara kerugian akibat gempa Lombok mencapai Rp8,8 triliun.

Berdasarkan data Kementerian PUPR ada 74 ribu rumah yang rusak akibat Gempa Lombok.

Fasilitas publik di Lombok seperti jalan, rumah sakit hingga sekolah dipastikan berfungsi normal pada Desember 2018.

"Aturannya belum, masih menunggu keputusan MA. Kan kami digugat lagi. Kalau MA-nya keluar kita akan menyiapkan yang baru," ujar Yani.

"Terus maksudnya utang yang mana? Harus spesifik dong, proyek yang mana, surat utangnya seri mana, tenornya berapa? Jadi menurut saya, itu yang masih miss dari Prabowo-Sandiaga, dimana sekarang (programnya) masih berupa jargon," ujar Bhima

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, stok beras di NTB masih cukup hingga beberapa bulan kedepan.

Facebook yang telah mengakuisisi Instagram dan WhatsApp ini, memiliki prinsip relevansi untuk menghadirkan iklan di dalam platform komunikasi digital.

Keputusan impor ini dinilai sebagai tindakan antisipasi terhadap kekurangan pasokan beras di dalam negeri karena adanya wilayah yang gagal panen akibat kemarau.

Facebook menyatakan UMKM pemasang iklan di platform itu mendapat peluang yang sama dengan perusahaan besar untuk menjangkau pengguna dan mengembangkan bisnis.

Sri Mulyani menyatakan pengelolaan utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya.

AS meminta Indonesia membayar 350 juta dolar AS sebagai ganti rugi akibat peraturan impor holtikultura, hewan dan produk hewani.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah Januari hingga Juli 2018 sebesar Rp4.253 triliun.

Pemerintah memberi waktu selama 2 bulan untuk melakukan uji coba penggunaan B20 pada angkutan militer dan pesawat tempur militer.