tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mengeluarkan kembali izin impor beras kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pertengahan 2018 bersamaan dengan masa kemarau. Ini menjadi kali ketiga pada tahun ini pemerintah mengeluarkan izin impor beras.
Izin impor pertama dikeluarkan sekitar Februari berupa sebanyak 500 ribu ton beras. Sementara yang kedua diberikan sekitar Mei untuk 500 ribu ton beras. Selanjutnya izin impor ketiga diberikan pada Agustus sebesar 1 juta ton beras. Dengan begitu, total izin impor dari awal tahun hingga saat ini sebanyak 2 juta ton beras.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan pada bulan ini beberapa wilayah memang sedang mengalami masa panen. Namun, sebagian gagal panen karena kemarau.
"Yang kekeringan panen rata-rata turun minimal 50 persen. Bahkan ada yang gagal panen 100 persen, seperti di sebagian wilayah Indramayu," ujar Said kepada Tirto pada Selasa (21/8/2018).
Masih ada wilayah yang mampu panen dengan cukup baik karena dekat dengan aliran sungai sebagai sumber pengairan. Misalnya, sebagian wilayah Indramayu, Aceh, Lamongan, Jombang, Magetan-Ngawi, Bojonegoro, Gresik, Purbalingga, Pacitan, atau wilayah Jawa Timur yang dilewati sungai Bengawan Solo.
"Tapi, wilayah yang jauh dari aliran sungai terutama wilayah Pantura ditemukan area kekeringan," katanya menjelaskan.
Ia memahami keputusan impor pemerintah sebagai tindakan antisipasi terhadap kekurangan pasokan beras di dalam negeri. Sebab, sebagian wilayah mengalami gagal panen akibat kemarau yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir tahun.
"Namun demikian ada faktor lain juga yang saya pikir menjadi pertimbangan impor yaitu menipisnya stok BULOG akibat panen yang terjadi di akhir tahun lalu dan awal tahun kurang optimal," ujarnya.
Rendahnya produksi beras sejak awal tahun ia katakan tercermin dari harga beras yang meningkat dari tahun lalu. Pada November 2017, harga beras masih sekitar Rp11.400 per kilogram, lalu pada Januari sudah ada di kisaran Rp12.200 per kilogram.
Pada 14 Agustus 2018, Bulog merilis stok beras ada lebih dari 2 juta ton di gudang Bulog. Lokasi penyimpanan beras di gudang Bulog seluruh Indonesia, disebutkan terus terisi dengan rata-rata penyerapan beras petani sebanyak 7 ribu ton per hari.
"Ini stok minimal ya. Kalau mau aman sekitar 3-4 juta ton. Rata-rata konsumsi beras nasional 114 kilogram per kapita per tahun," ujarnya.
Pemerintah perlu menjaga kesediaan pasokan beras dan stabilitas harga beras. Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden pertahanan untuk Pemilu 2019. "Pada sisi lain ada pertimbangan politis supaya situasi terjaga menjelang 2019 [Pemilu]," ujarnya.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan impor beras dari berbagai negara, meliputi Myanmar, India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand.
"Kalau saya nerbitin izin aja. Tahapan Bulog yang realisasi. Tanya Bulog [junlah impor yang sudah masuk gudang Bulog]," ujar Oke di Jakarta pada Senin (20/8/2018).
Pada kesempatan yang sama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menekankan keputusan impor adalah keputusan bersama dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Direktur Utama Bulog Budi Waseso. Pertimbangannya melihat stok dan kebutuhan nasional.
"Mentan hadir, Dirut Bulog hadir, saya hadir. Keputusan melihat perkembangan dari stok yang ada, maka kami harus impor gitu keputusannya dan sudah disetujui semua. Keputusan ketok palu dan ada notulennya," terang Enggar.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yuliana Ratnasari
