tirto.id - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa impor beras sebanyak 1 juta ton pada Semester I tahun ini akan tetap berjalan.
Setelah memberikan izin impor beras 500 juta ton pada Februari lalu, Kementerian Perdagangan baru-baru ini sudah menerbitkan lagi izin impor dengan volume yang sama.
Akan tetapi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengisyaratkan tidak setuju dengan impor itu. Direktur Utama Badan Urusan Logistik (BULOG), Budi Waseso juga dikabarkan menganggap kebijakan impor tahap kedua itu perlu ditunda.
Enggartiasto beralasan keputusan tentang impor itu telah disetujui di rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan dirinya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Direktur Utama BULOG serta dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Rakor yang kasih persetujuan. (Saat itu) masih Djarot (Dirut BULOG). Tapi, kan institusi direksi," ujar Enggartiasto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (24/5/2018).
Pernyataan Enggartiasto menegaskan Kementerian Perdagangan tetap menghendaki impor beras tahap kedua berjalan meski masih menjadi polemik di internal pemerintah.
Berdasarkan keputusan Rakor itu, impor beras tahap I dijalankan pada Februari-April 2018 dengan volume 500 ribu ton. Sementara impor beras tahap II pada Mei-Juli 2018 sebanyak 500 ribu ton.
Enggartiasto mencatat, sampai saat ini, beras impor yang sudah masuk ke Indonesia pada tahun ini sekitar lebih dari 600 ribu ton.
"Barangnya sudah datang. Tanya BULOG berapa yang datang berapa yang sudah dikontrak," ujar dia.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menegaskan impor beras tetap berjalan meski ada perbedaan pendapat tentang kebijakan itu antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian dan BULOG.
"Iya (Impor beras tetap berjalan), kalau pemerintah memutuskan. Kebijakan impor itu ada di pemerintah," kata Darmin.
Saat ditanya mengenai perdebatan pendapat antarkementerian/lembaga mengenai impor itu, dia hanya menanggapi dengan tertawa.
"Kenapa enggak tanya mereka? Mereka mah berdebat. Koordinasi oke-oke saja mereka. Begitu di luar, mulai beda pendapat," ujar Darmin.
Darmin mengatakan perhitungan kebutuhan impor beras, yang disesuaikan dengan kapasitas produksi dalam negeri, sudah akurat sebab menggunakan teknologi satelit.
Namun, dia mengakui data hasil pantauan satelit masih bisa memicu tafsir berbeda. "Tetap ada perkiraan di dalamnya. Sebetulnya memang sawah itu luas kan. Satelit itu cuma gambar tetap harus diterjemahkan menjadi ini sawah apa alang-alang. Itu orang bisa berbeda," kata dia.
Apalagi, menurut Darmin, data ketersediaan beras tersebut bisa tidak selaras dengan kondisi harga di pasar. "Kalau anda bilang beras cukup, tapi harga naik kan repot itu," kata Darmin.
Berdasarkan data di laman BULOG per 23 Mei 2018, beras impor yang sudah datang tercatat sebesar 532.526 ton. Sementara jumlah realisasi Operasi Pasar dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 303.711 ton dan realisasi pengadaan dalam negeri 791.911 ton.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
