tirto.id - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman membantah adanya impor beras tahap kedua sebanyak 500 ribu ton. Ia mengatakan bahwa pasokan dalam negeri sudah cukup besar, yaitu di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebesar 41 ribu ton.
"Suplai di Cipinang dulu 15 ribu hari ini 41 ribu ton. Kenapa harga tinggi itu pertanyaan kami juga," ujar Amran di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jakarta pada Senin (21/5/2018).
Stok pangan saat ini, ia tekankan lebih dari cukup. "Kami sudah siapkan stok, 20 sampai 30 persen dari normal untuk bulan Ramadan," kata dia.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras pada hari ini untuk jenis Medium I sebesar Rp11.750 per kilogram (kg) dan Medium II sebesar Rp11.550 per kg. Harga ini lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.450 per Kg.
Menyikapi harga masih tinggi melebihi HET, ia hanya menghimbau untuk pedagang beras tidak mengambil untung terlalu besar.
"Kami imbau pedagang jangan menaikkan harga di bulan suci Ramadan. Kalau ada yang menaikkan harga, hubungannya dengan Kementan," kata dia.
Kemudian, saat ditanya lebih lanjut mengenai rekomendasi Kementan terhadap impor beras tahap kedua tersebut, ia hanya menjawab bahwa saat ini fokusnya pada sektor produksi.
"Kami sekarang fokus produksi, domainnya pertanian produksi, teknologi, mendampingi produksi dan menyediakan sarana produksi," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG), Andrianto Wahyu Adi enggan berkomentar soal impor besar tersebut.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan pada Jumat (18/5/2018) di Kemenko Perekonomian menjelaskan alasan pemerintah menambahkan kembali kuota beras impor 500 ribu ton tahap kedua. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harga beras yang masih di atas target HET.
"Harga masih di atas. Serapan Bulog kecil. Kenapa serapan Bulog kecil, karena petani mungkin menjualnya tidak ke Bulog karena Bulog dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah)," ujar Oke di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/5).
Oke menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah menaikkan HPP dari 10 persen hingga 20 persen. Namun kenyataannya, langkah ini masih kurang menarik, jika dibandingkan dengan harga pembelian di luar Bulog.
"Dengan HPP dikenakan 10 persen saja masih enggak bisa serap karena keluar. Dinaikkan jadi 20 persen juga enggak bisa serap karena harga gabah tinggi. Kalau sudah tinggi berarti rebutan. Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang. Gampang logikanya," terangnya.
Sementara itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tidak mungkin lagi menaikkan HPP. Sebab, jika dinaikkan melebihi 20 persen, maka HET kepada konsumen harus dinaikkan. "Kalau HPP naik lagi nanti mempengaruhi HET. Berarti saya harus naikin HET," tandasnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora
