tirto.id - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita memastikan bahwa impor beras sebanyak 670 ribu ton dari Vietnam sudah masuk ke Indonesia. Angka impor ini adalah realisasi dari total izin impor beras sebanyak 1 juta ton.
"Sebagian sudah ada kan yang masuk. Sudah 670 ribu ton, itu kan bagian dari itu [satu juta], dan itu ada di lamannya [pemerintah] Vietnam," ujar Enggar di Kementerian Perdagangan Jakarta pada Rabu (23/5/2018).
Enggar mengatakan, langkah impor beras ini merupakan hasil keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, dan Direktur Utama Bulog, serta perwakilan dari Kementerian BUMN.
"Jadi, itu keputusan Rakortas dan sudah disampaikan di kabinet. Beras impor itu akan jadi CBP [Cadangan Beras Pemerintah]," ucapnya.
Menurut Enggar, alasan dirinya mengeluarkan surat persetujuan impor itu karena ada permintaan dari Bulog serta menjalankan keputusan hasil Rakortas dengan beberapa kementerian.
"Saya hanya meneruskan persetujuan dari Rakor. Kemudian permintaan dari Bulog, atas yang meminta Bulog, atas perintah rapat koordinasi. Maka, saya mengeluarkan surat persetujuan impor," terangnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan izin impor beras sesi kedua sebanyak 500 ribu ton pada tahun ini, kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog).
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, izin tersebut diberikan karena dalam negeri membutuhkan pasokan tambahan.
Keputusan izin impor tahap kedua ini disampaikannya usai melangsungkan Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Pokoknya saya sudah menjalankan tugas saya dengan memberikan persetujuan impor untuk 500 ribu ton di tahap kedua," ujar Oke di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta pada Selasa (15/5/2018).
Mentan Sempat Bantah Adanya Impor Beras
Kendati demikian, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman pada Senin lalu sempat membantah adanya impor beras tahap kedua sebanyak 500 ribu ton. Ia mengatakan, pasokan beras dalam negeri sudah cukup besar, yakni sebesar 41 ribu ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
"Suplai di Cipinang dulu 15 ribu, hari ini 41 ribu ton. Kenapa harga tinggi itu pertanyaan kami juga," ujar Amran di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jakarta pada Senin (21/5/2018).
Amran menegaskan, stok pangan saat ini lebih dari cukup. "Kami sudah siapkan stok, 20 sampai 30 persen dari normal untuk bulan Ramadan," kata dia.
Buwas Tak Setuju Indonesia Impor Beras
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas menegaskan, pihaknya tidak menyetujui keputusan untuk impor beras. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan rawannya ketahanan pangan negara.
"Impor saya enggak setuju. Masa pangan harus impor. Berarti negara ini rawan. Kalau makanan pokok itu aja impor, berarti ketahanan negara ini rawan," ungkap Buwas yang baru saja dilantik pada Jumat (27/4/2018), di Gedung Bulog pada Kamis (17/5/2018).
Keputusan impor beras memang menjadi polemik antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Untuk menyudahi polemik tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun tangan dengan mengundang Buwas ke kantornya di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (22/5).
Dalam pertemuan tersebut, JK menerangkan perlunya impor beras 1 juta ton untuk memperkuat stok Perum Bulog. JK mengatakan, meski stok Bulog terbilang cukup. Tapi harus diantisipasi jangan sampai kekurangan stok beras pada akhir tahun.
"Soal impor itu tergantung stok. Kalau stok kita diperkirakan kurang ya harus impor. Prinsip daripada pangan itu ialah lebih baik kelebihan daripada kurang stoknya. [Stok beras Bulog] Jangan kurang daripada 1 juta [ton] nanti pada waktunya dan dibuat juga berdasarkan perkiraan, bagaimana bulan yang akan datang. Jangan hanya bulan ini tidak soal karena baru panen, tapi nanti bagaimana [stok beras] setelah panen," kata JK.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
