tirto.id - Kementerian PUPR memastikan fasilitas publik di Lombok bakal pulih per Desember 2018. Fasilitas publik yang dipastikan berfungsi normal mulai dari jalan, jembatan, sekolah hingga rumah sakit.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danish H Sumadilaga mengatakan hal itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok.
"Pada saat tanggap darurat kami Kementerian PUPR nomor satu adalah memastikan infrastruktur PU terutama jalan, jembatan dan sebagainya itu berfungsi. Sesuai Inpres dulu, fasilitas publik itu bisa berfungsi kembali pada Desember 2018," ujar Danish dalam acara FMB9 di Jakarta pada Senin (27/8/2018).
Gempa Lombok merusak sekitar 12 jembatan, 330 sekolah, 118 Rumah Sakit dan 22 pasar. Ada beberapa tempat ibadah juga yang rusak di beberapa wilayah.
"Angka laporan ini bergerak terus. Sekarang mulai dikerjakan untuk pemulihan pembangunan fasilitas publik" ucapnya.
Sedangkan bendungan besar yang ada di NTB dilaporkan aman dan tidak ada kerusakan. Kementerian PUPR memastikan pasokan air bersih dapat dipenuhi untuk masyarakat terdampak gempa di seluruh provinsi NTB.
Kemudian untuk pemenuhan air bersih, Kementerian PUPR membuka 68 sumur air tanah di 50 titik. Besarannya kurang lebih bervariasi 10 liter hingga 20 liter per detik.
"Artinya dalam kapasitas 4 ribu liter mengisi tengki dalam 10 menit itu penuh. Itu kami sudah berhasil menghidupkan mesin generator agar air keluar," ujarnya.
Distribusi air bersih kepada masyarakat saat ini sudah disalurkan dengan 25 mobil tengki air. Selain air bersih, Kementerian PUPR juga membantu pemenuhan kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK).
"Sudah hampir 300 MCK portable dan 200 MCK Knockdown yang kami pasang di pengungsian. Untuk sanitasi ini karena jumlah yang sangat banyak, maka kami perlu ada peningkatan. Ini masih berjalan sampai saat ini," ucapnya.
Dana perbaikan fasilitas publik masuk dalam anggaran Siap Pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Angka pastinya masih dihitung.
"Identifikasi awal kami untuk fasilitas publik itu sekitar Rp129 miliar untuk sekolah, pasar dan sebagainya. Kami sedang menghitung tahap 2 dan selanjutnya. Kan banyak sekali," pungkasnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora