tirto.id - Pemerintah akan menerapkan kebijakan penggunaan perluasan biodiesel 20 persen (B20) pada 1 September 2018 mendatang. B20 adalah bahan bakar minyak jenis solar dicampur 20 persen komponen minyak kelapa sawit. Kebijakan ini akan diterapkan pada seluruh moda transportasi baik kapal laut, kereta api, dan alat berat di pertambangan.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 juga berlaku untuk alat angkutan militer dan pesawat tempur militer. Namun, kebijakan tersebut akan diuji coba selama 2 bulan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya.
"TNI minta waktu 2 bulan mencoba B20 di alat-alat tempur mereka. Saya bilang ya silakan," ujar Darmin dalam “Seminar Nasional Sawit” di Jakarta pada Senin (20/8/2018).
Pemerintah memberikan perlakuan khusus penerapan B20 untuk peralatan tempur TNI, karena akan diuji coba selama 2 bulan.
Menurut Darmin, penerapan B20 sebetulnya telah dilakukan sejak 2016. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Namun kebijakan tersebut hanya untuk public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.
Kemudian, kebijakan itu diperluas juga untuk diterapkan kepada yang non-PSO. Hal itu tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pada 15 Agustus 2018.
Menurut Presiden Joko Widodo pada Kamis (2/8/2018) lalu, penerapan B20 dapat menghemat devisa untuk membayar impor minyak dan gas (migas) sebesar 5,9 miliar dolar AS dengan asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
