Reja Hidayat

Reja Hidayat adalah seorang jurnalis yang telah berkarir selama 9 tahun. Ia telah menulis berbagai isu kebijakan publik, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi hukum dan politik di Geotimes. Sejak 2016, ia bekerja untuk tirto.id, sebuah media online berbasis multimedia, dan telah bekerja sebagai Indept Reporting Journalist selama 6 tahun. Ia memiliki keahlian dalam data visualization, OSINT Researcher, dan writing. Sejak Januari 2023, ia menjadi editor news tirto.id. Dengan pengalaman dan keahliannya, Reja mampu menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi.

Indeks Tulisan

Ekonomi

Senin, 13 Jun 2016

Pengamat Menilai Investor Listrik Asal Cina Bermasalah

Sejumlah pengamat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt oleh syarat masalah. Bercermin dari pengalaman di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, investor listrik asal Cina tersebut menimbulkan banyak pesoalan. Namun kini pemerintah dinilai justru memuluskan jalan bagi investor tersebut memenangkan tender.

Ekonomi

Selasa, 7 Jun 2016

DPR Pertanyakan Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen

Penetapan target pertumbuhan sebesar 5,3% dari pemerintah dinilai tidak realistis oleh DPR. DPR menilai kondisi riil saat ini pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Selain itu lembaga-lembaga keuangan mematok target pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih rendah dibanding target pemerintah.

Ekonomi

Senin, 6 Jun 2016

Tiga Risiko Global Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemerintah Indonesia bersiap menghadapi tiga risiko global penghambat perekonomian nasional. Tiga resiko itu antara lain perlambatan ekonomi Cina, pelemahahan harga komoditas dunia, dan normalisasi suku bunga acuan Amerika Serikat.

Politik

Senin, 30 Mei 2016

Teman Ahok Tolak Bantuan Anonim

Teman Ahok menggalang dana kampanye melalui Teman Ahok Fair. Teman Ahok mengaku penggalangan dana seperti itu merupakan hal baru di Indonesia. Mereka juga mengaku menolak pemberian bantuan anonim dalam acara tersebut.

Jumat, 27 Mei 2016

"Kecemburuan Antar Personel Polisi Masih Terjadi"

Kepolisian tidak memiliki rapor untuk personelnya. Hal ini membuat kenaikan pangkat ukurannya subjektif. Hal ini tentu saja tidak sehat. Polri harus membuat skema kenaikan pangkat yang memiliki kriteria dan tolok ukur yang jelas.

Politik

Jumat, 27 Mei 2016

Jalan Sempit untuk 1.300 Kombes

Polri memiliki 1.300 perwira menengah (pamen) berpangkat komisaris besar (kombes) atau melati tiga, di akhir tahun 2015. Mereka bertarung untuk bisa naik ke perwira tinggi (pati) yang kuotanya hanya 250 personel. Manajemen personalia Polri kurang rasional? Kompolnas mengusulkan beberapa jalan keluar. Misalnya perampingan dengan menerapkan pensiun dini, atau melepas mereka dengan alih tugas serta menghentikan sementara pendidikan Sespimti.

Politik

Kamis, 26 Mei 2016

Pagi Bintang Dua, Siang Bintang Tiga, Malam Bintang Empat

Di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pernah terjadi pangkat seorang jenderal melenting dua tingkat hanya dalam 18 hari. Kepentingan politik penguasa untuk menunjuk Kapolri jadi penyebab. Padahal, kepentingan politik justru merusak profesionalitas Polri. Menurut Bambang, proses politik dalam menentukan Kapolri telah menjadikan personel kepolisian tidak berkompetisi secara sehat di dalam karier melalui proses profesionalisme yang mereka bangun sendiri.

Hukum

Selasa, 24 Mei 2016

"Apa Dulu Tujuannya Dibuka kepada Publik?

LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.

Hukum

Selasa, 24 Mei 2016

Menyingkirkan MUI, Mengambil Alih Sertifikasi Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal bakal menugaskan lembaga baru untuk menerbitkan sertifikasi halal. Nantinya, sertifikasi halal akan dilakukan oleh BPJPH, yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama. Dana sertifikasi halal nantinya akan masuk ke kantong negara. MUI agaknya harus ikhlas. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk.

Selasa, 24 Mei 2016

Remang-Remang Dana Sertifikasi Halal

Dana proses sertifikasi halal yang dipungut dan dikelola MUI tak pernah diungkap ke publik. Potensi pemasukan ditaksir bisa mencapai seratusan miliar rupiah per tahun. Namun, MUI merasa tak perlu membeberkan keuangannya meski memungut dana dari publik. Alasannya, banyak lembaga lain yang juga tidak menjabarkan keuangannya.