Reja Hidayat

Reja Hidayat adalah seorang jurnalis yang telah berkarir selama 9 tahun. Ia telah menulis berbagai isu kebijakan publik, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi hukum dan politik di Geotimes. Sejak 2016, ia bekerja untuk tirto.id, sebuah media online berbasis multimedia, dan telah bekerja sebagai Indept Reporting Journalist selama 6 tahun. Ia memiliki keahlian dalam data visualization, OSINT Researcher, dan writing. Sejak Januari 2023, ia menjadi editor news tirto.id. Dengan pengalaman dan keahliannya, Reja mampu menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi.

LinkedIn

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 22 Jun 2016

PP-AGRA Tuntut Jokowi Turun Tangan Atasi Konflik Rumpin

Junaidi, salah satu aktivis dari Desa Sukamulya, kecamatan Rumpin, Bogor-Jawa Barat, ditangkap oleh kepolisian ketika ingin menyampaikan pendapat dimuka umum dalam kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Pustekbang-LAPAN, Rumpin pada Rabu (22/6/2016).
Selasa, 21 Jun 2016

"Saya Sangsi Indonesia Air Show Berhasil"

Pengalaman menggelar dua airshow skala internasional menjadi modal Indonesia untuk kembali melaksanakan acara serupa beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mewujudkan acara sebesar Indonesia Air Show seperti 20 tahun lalu, butuh komitmen dan kemauan yang kuat. Bukan itu saja, infrastruktur tempat airshow juga jadi kendala Indonesia. Sehingga wajar saja rencana ini ditanggapi pesimistis oleh pelaku dirgantara.
Senin, 20 Jun 2016

Mengebut Infrastruktur, Panen Suara di 2019

Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur dalam dua tahun pemerintahannya. Pada awal tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 225 proyek yang tersebar di seluruh negeri. Mayoritas harus tuntas pada tahun 2018, atau setahun menjelang pelaksanaan Pilpres 2019.
Senin, 20 Jun 2016

"Pastilah (Tuntas) Sebelum Pemerintahan Jokowi Turun"

Presiden Joko Widodo dianggap melakukan terobosan besar dalam pembangunan proyek infrastruktur. Proyek demi proyek dikunjunginya langsung. Politisi Golkar pun memuji kebijakannya itu, dan merasa yakin semua proyek infrastruktur bisa tuntas sebelum pemerintahannya berakhir pada 2019.
Politik
Jumat, 17 Jun 2016

Polri Sempat "Dikondisikan" Terima Budi Gunawan Calon Kapolri

Adrianus Meliala sebut Mabes Polri sempat dikondisikan untuk menerima Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, sebelum akhirnya Presiden Joko Widodo mengajukan nama Komjen Pol Tito Karnavian.
Jumat, 17 Jun 2016

"Kami Selalu Dicurigai Ambil Harta Karun yang Bagus-bagus"

Kegiatan pengangkatan harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) kini jadi investasi yang tertutup bagi swasta lokal apalagi asing. Keputusan ini tentu berdampak bagi perusahaan pemburu harta karun yang selama ini beroperasi di Indonesia. Namun, keputusan pemerintah sudah bulat, melalui terbitnya peraturan presiden (Perpres) soal daftar negatif investasi (DNI). Perusahaan pengangkatan harta karun di Indonesia yang jumlahnya 7 perusahaan yang masih aktif, kini harus gigit jari.
Politik
Kamis, 16 Jun 2016

Imparsial: Presiden Sudah Pertimbangkan Regenerasi Polri

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri dinilai sudah tepat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai keputusan Presiden Jokowi itu sudah mempertimbangkan soal regenerasi di tubuh Polri.
Teknologi
Rabu, 15 Jun 2016

Pemerintah Dukung Pengembangan Pesawat R80

Pemerintah dilaporkan akan memasukkan program pengembangan pesawat udara R80 sebagai salah satu proyek strategis nasional dalam revisi Peraturan Presiden No. 3 tahun tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional.
Teknologi
Rabu, 15 Jun 2016

R80, Harapan Baru Industri Dirgantara Indonesia

Pemerintah mendukung pengembangan pesawat R80 yang dilakukan oleh PT Regio Aviasi Indonesia (RAI). Pesawat ini diharapkan menjadi solusi dari ketergantungan Indonesia akan pesawat buatan negara lain, sekaligus meningkatkan konektivitas Indonesia.
Ekonomi
Selasa, 14 Jun 2016

Kebijakan Deregulasi Investasi Belum Berdampak Jangka Pendek

Kebijakan deregulasi investasi dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum berdampak signifikan dalam jangka pendek. Sampai sekarang pun baru tiga aturan yang berhasil dituntaskan dalam paket kebijakan tersebut.