Jay Akbar

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 26 Juli 2017

Saat Adnan Bantah Terima 1 Miliar dari Nazaruddin

Yulianis tidak melihat langsung penyerahan uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin kepada Adnan Pandu.
Politik
Selasa, 25 Juli 2017

Adhyaksa: Jangan Campur Adukkan Pramuka dengan Pribadi

Adhyaksa mengklaim telah menjelaskan posisi kehadirannya di acara HTI kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, BIN, dan Imam Nachrowi.
Politik
Senin, 24 Juli 2017

Dana Pramuka Ditangguhkan, Menpora: Kami Harus Hati-Hati

Pembekuan dana Pramuka hanya langkah awal Kemenpora, karena Ketua Pramuka diduga terlibat dalam organisasi yang sudah dilarang pemerintah, HTI.
Politik
Senin, 24 Juli 2017

Perppu Ormas Berpotensi Memicu Diskriminasi dan Persekusi

Pembubaran ormas tanpa mekanisme pengadilan berpotensi menciptakan diskriminasi dan persekusi terhadap anggotanya.
Hukum
Minggu, 23 Juli 2017

Mendagri: PNS Terlibat Ormas Anti Pancasila Silakan Mundur

Beredar sebuah dokumen yang memuat daftar nama pengurus, anggota, dan simpatisan HTI yang bekerja sebagai PNS.
Ekonomi
Minggu, 23 Juli 2017

Simpang Siur Kasus Penggerebekan Gudang Beras Maknyuss

Polri memberikan beberapa penjelasan pasca penggerebekan gudang beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago pekan lalu. Beberapa klarifikasi disampaikan kepolisian, menanggapi informasi yang sempat beredar.
Hukum
Jumat, 21 Juli 2017

Fahri Hamzah: "Dokumen HTI" Bisa Menjadi Dosa Politik Jokowi

Fahri mengatakan presiden bisa digulingkan karena peredaran dokumen yang memuat nama-nama anggota, pengurus, dan simpatisan HTI.
Politik
Jumat, 21 Juli 2017

Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri

Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

PAN Nekat Walkout dari Pembahasan RUU Pemilu, Kenapa?

PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang meninggalkan ruang sidang paripurna saat RUU Pemilu hendak disahkan menjadi undang-undang.
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

PDIP Bantah UU Pemilu Batasi Pesaing Jokowi di Pilpres

Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.