Jay Akbar

Indeks Tulisan

Politik
Jumat, 21 Juli 2017

Peneliti Perludem: UU Pemilu Bisa Menyulitkan Jokowi Sendiri

Jokowi pun harus berjuang untuk mendapat sokongan memenuhi presidential threshold di angka 20 persen (perolehan kursi DPR) atau 25 persen (raihan suara sah nasional).
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

PAN Nekat Walkout dari Pembahasan RUU Pemilu, Kenapa?

PAN menjadi satu-satunya partai di koalisi pemerintah yang meninggalkan ruang sidang paripurna saat RUU Pemilu hendak disahkan menjadi undang-undang.
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

PDIP Bantah UU Pemilu Batasi Pesaing Jokowi di Pilpres

Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

Menggoyang Novanto: dari Papa Minta Saham Sampai E-KTP

Penetapan Novanto sebagai tersangka dinilai merusak citra lembaga DPR dan memberatkan elektabilitas Partai Golkar.
Politik
Kamis, 20 Juli 2017

Siti Asma Ratu Agung: dari ICMI, Prabowo, hingga Motivator

Pakai nama ICMI buat dukung Prabowo pada Pilpres 2014, motivator bertema ekonomi, menulis buka yang sukar ditelusuri di dunia maya.
Politik
Rabu, 19 Juli 2017

Tidak Dikenal GNPF MUI, Partai Syariah 212 Siap Klarifikasi

Juru bicara GNPF MUI mengaku tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam deklarasi Partai Syariah 212.
Politik
Rabu, 19 Juli 2017

Partai Syariah 212 Jaring Anggota Melalui Grup Whatsapp

Meski verifikasi kepengurusan partai politik di Kementerian Hukum dan HAM telah berakhir sejak September 2016 lalu, Partai SYariah 212 menargetkan diri ikut Pemilu 2019.
Politik
Rabu, 19 Juli 2017

Saat DPRD Kejar Target Menaikkan Uang Tunjangan

Dari 32 program legislasi daerah yang disepakati antara DPRD dan Pemprov DKI, hanya ada ada empat raperda yang selesai dibahas dan diserahkan ke Kemendagri.
Hukum
Selasa, 18 Juli 2017

Polisi Tidak Boleh Melakukan Kekerasan Saat Menginterogasi

Dalam melakukan interogasi tidak boleh ada penyiksaan untuk memaksa orang untuk mengaku.
Hukum
Selasa, 18 Juli 2017

"Kekebalan" Hukum Setya Novanto Berakhir di Kasus e-KTP

Nama Novanto kerap lolos dalam sejumlah kasus korupsi. Kesaktiannya berakhir dalam kasus e-KTP