Jay Akbar

Indeks Tulisan

Politik
Senin, 17 Juli 2017

Hanura Nilai Penetapan Tersangka Novanto Ujian Berat DPR

Hanura berharap penetapan tersangka Novanto tidak ganggu kinerja DPR.
Hukum
Senin, 17 Juli 2017

KPK Bantah Penetapan Tersangka Setnov Terkait Pansus KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo membantah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka terkait keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang dibentuk DPR.
Politik
Minggu, 16 Juli 2017

Drajad Wibowo: PDIP Juga Sering Tak Sejalan dengan Presiden

Terkait wacana reshuffle, fungsionaris PDI Perjuangan menyoroti fraksi PAN di DPR yang kerap bersikap berbeda dengan pemerintah, padahal partai ini bergabung dalam koalisi pemerintah.
Hukum
Sabtu, 15 Juli 2017

Seluk-Beluk PT DGI, Perusahaan Pertama Tersangka Korupsi

Pertama kali dalam sejarah KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka. Sandiaga Uno dipanggil KPK sebagai mantan komisaris perusahaan tersebut, PT DGI.
Teknologi
Sabtu, 15 Juli 2017

Telegram, Makin Populer (Dianggap) Makin Mengkhawatirkan

Telegram akan diblokir karena dianggap oleh pemerintah Indonesia "membantu penyebaran radikalisme." Padahal tak semua konten di Telegram berbahaya. Banyak kelompok diskusi bermanfaat di layanan pesan tersebut.
Teknologi
Jumat, 14 Juli 2017

Kominfo Blokir Telegram

Telegram diblokir oleh Kominfo karena mengandung konten-konten yang mengajarkan radikalisme.
Politik
Jumat, 14 Juli 2017

Presidential Threshold Bikin Pembahasan RUU Pemilu Deadlock

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.
Politik
Kamis, 13 Juli 2017

Hari ini DPR dan Pemerintah Putuskan Isu Krusial RUU Pemilu

Jika hari ini deadlock, pembahasan RUU Pemilu untuk menentukan ambang batas presidensial akan diambil lewat jalan voting.
Hukum
Rabu, 12 Juli 2017

Yusril: Perppu Hapus Kewenangan Pengadilan Bubarkan Ormas

Yusril menilai Perppu yang dikeluarkan pemerintah  tumpang tindih dengan norma-norma dalam KUHP.
Hukum
Rabu, 12 Juli 2017

PBNU: Perppu Percepat Pembubaran HTI

HTI menilai penerbitan Perppu sebagai kezaliman pemerintah.