Jay Akbar

Ombudsman, melalui investigasinya, menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Status hukum Setya Novanto dinilai menurunkan elektabilitas partai

Idrus Marham paparkan sejumlah alasan mengapa Golkar tidak mengusung kadernya sendiri pada Pilgub Jawa Timur 2018.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Nurdin Halid menegaskan dua surat Setya Novanto, yang berisi permintaan agar tidak dilengserkan dari posisi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, tidak akan mempengaruhi keputusan Rapat Pleno partai Golkar.

Dalam surat lain, Setya Novanto juga meminta agar ia tak dicopot dari kursi Ketua DPR.

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Nurdin Halid.

Dukungan Golkar terhadap Jokowi di Pemilu 2019 perlu dievalusi dalam Munaslub.

Paling lambat Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah akan disahkan akhir 2017.

Sudarto mendidikan hidupnya sebagai pendidik yang sederhana.