Hendra Friana

Hendra Friana

Indeks Tulisan

Sri Mulyani Sebut Indonesia Punya Keunggulan bagi Investor Asing
Hard news
Rabu, 13 Mar 2019

Sri Mulyani Sebut Indonesia Punya Keunggulan bagi Investor Asing

Indonesia punya 3 keunggulan bagi investor asing yakni indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing bussines (EoDB), dan ekspansi pembangunan infrastruktur dalam 4 tahun terakhir.
Menkeu Sebut Indonesia Tak Terpengaruh Perlambatan Ekonomi Global
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Menkeu Sebut Indonesia Tak Terpengaruh Perlambatan Ekonomi Global

Meski ekonomi global mengalami perlambatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis Indonesia tak terpengaruh, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berkisar angka 5 persen.
Skema Insentif PPnBM Diubah, Mobil Murah LCGC Bisa Kena Pajak
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Skema Insentif PPnBM Diubah, Mobil Murah LCGC Bisa Kena Pajak

Rencana pemerintah untuk mengubah skema PPnBM kendaraan bermotor roda empat kurang menguntungkan bagi mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC).
Menperin Airlangga Jelaskan Skema Insentif PPNBM Kendaraan Bermotor
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Menperin Airlangga Jelaskan Skema Insentif PPNBM Kendaraan Bermotor

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, insentif Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan bermotor bakal diberikan berdasarkan tingkat emisi karbon.
Menperin: Super Deductible Tax Picu Daya Saing Industri
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Menperin: Super Deductible Tax Picu Daya Saing Industri

Penerapan kebijakan super deductible tax bakal mendukung inisiatif Revolusi Industri 4.0.
Sri Mulyani Tunggu Masukan DPR Soal Insentif Pajak Mobil Mewah
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Sri Mulyani Tunggu Masukan DPR Soal Insentif Pajak Mobil Mewah

Kemenkeu berencana memberikan insentif pajak terhadap mobil mewah. 
Menperin Keberatan Volume Plastik Dikurangi
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Menperin Keberatan Volume Plastik Dikurangi

Menperin belum sepakat terhadap rencana pengurangan volume plastik. Menurut dia, persoalannya karena Indonesia belum punya banyak industri daur ulang plastik.
CITA Kritik Rencana Insentif PPnBM Otomotif untuk Kendalikan Emisi
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

CITA Kritik Rencana Insentif PPnBM Otomotif untuk Kendalikan Emisi

Skema pengendalikan dampak negatif kendaraan bermotor bukan mengubah acuan pajak dari kapasitas mesin ke tingkat karbon, melainkan melalui cukai.
Menperin Sebut Insentif Pajak Mobil Mewah Bakal Dirilis Semester I
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Menperin Sebut Insentif Pajak Mobil Mewah Bakal Dirilis Semester I

Menperin Airlangga Hartarto menyampaikan insentif pajak untuk industri yang berinvestasi dalam R&D serta pendidikan vokasi bakal dikeluarkan di semester awal ini.
Darmin Sebut Perizinan Terpadu Online DKI Jakarta Tak Efektif
Hard news
Selasa, 12 Mar 2019

Darmin Sebut Perizinan Terpadu Online DKI Jakarta Tak Efektif

Keberadaan sistem perizinan terintegrasi online pusat belum sinkron dengan daerah. Justru ditemukan tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.
Janji PKS Turunkan Pajak Penghasilan: Populis Tapi Tak Realistis
Current issue
Senin, 11 Mar 2019

Janji PKS Turunkan Pajak Penghasilan: Populis Tapi Tak Realistis

PKS disarankan agar menawarkan kebijakan pajak yang tidak sekadar populis, memainkan sentimen, dan asal beda. Melainkan, masuk ke dalam problem empirik secara detail dan mendalam.
Wajib Pajak yang Isi SPT Ada 4,75 Juta, Tumbuh 5,4 Persen dari 2018
Hard news
Senin, 11 Mar 2019

Wajib Pajak yang Isi SPT Ada 4,75 Juta, Tumbuh 5,4 Persen dari 2018

SPT dari orang pribadi yang sudah masuk mencapai 4,58 juta sementara sisanya sebanyak 162 ribu merupakan pajak badan/perusahaan.
DJP Ingatkan Denda Keterlambatan Pengisian SPT Pajak Akhir Maret
Hard news
Senin, 11 Mar 2019

DJP Ingatkan Denda Keterlambatan Pengisian SPT Pajak Akhir Maret

Batas waktu penyampaian Surat Pelaporan Tahunan (SPT) Pajak akan berakhir di akhir bulan Maret untuk orang pribadi dan akhir April mendatang untuk badan usaha atau perusahaan.
Caleg Berkarya & Garuda Pontang-panting Agar Bisa Laku di Pemilu
Current issue
Minggu, 10 Mar 2019

Caleg Berkarya & Garuda Pontang-panting Agar Bisa Laku di Pemilu

Hasil sigi LSI yang dirilis awal Januari lalu menunjukkan elektabilitas Partai Berkarya dan Garuda masih di angka nol koma: Garuda 0,2% dan Berkarya 0,1%.
KPU Minta Lembaga Survei Transparan Soal Pendanaan dan Kelembagaan
Hard news
Sabtu, 9 Mar 2019

KPU Minta Lembaga Survei Transparan Soal Pendanaan dan Kelembagaan

Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat ikut mengawasi lembaga survei. Selain itu, lembaga survei dituntut transparan soal kelembagaan dan pendanaan.
Kemenperin: 400.000 Siswa Vokasi Terserap ke Industri
Hard news
Sabtu, 9 Mar 2019

Kemenperin: 400.000 Siswa Vokasi Terserap ke Industri

Pada Maret 2019, pemerintah akan meluncurkan kembali program vokasi berkonsep link and match untuk Jawa Barat dengan target 2.685 SMK yang bisa menjalin kerja sama dengan industri.
Demi Menang Pileg, Berkarya: Caleg Boleh Tak Kampanyekan Prabowo
Hard news
Sabtu, 9 Mar 2019

Demi Menang Pileg, Berkarya: Caleg Boleh Tak Kampanyekan Prabowo

Partai Berkarya memperbolehkan para caleg untuk tak mengampanyekan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga di daerah demi meraup suara untuk Pileg.
KPU Minta Inspektorat Beri Sanksi ASN Terlibat Kampanye Pilpres
Hard news
Sabtu, 9 Mar 2019

KPU Minta Inspektorat Beri Sanksi ASN Terlibat Kampanye Pilpres

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitasnya dan tak terseret dalam politik praktis pada masa-masa Pilpres dan Pileg 2019.
Lembaga Survei Perlu Diawasi Sebab Pengaruhi Preferensi Publik
Hard news
Sabtu, 9 Mar 2019

Lembaga Survei Perlu Diawasi Sebab Pengaruhi Preferensi Publik

Lembaga survei perlu diawasi oleh asosiasi lembaga survei mengingat hasilnya bisa mempengaruhi preferensi publik terhadap pasangan capres-cawapres yang tengah bertarung di Pilpres 2019.
Komisioner KPU: Lembaga Survei Diberi Sanksi Itu Tidak Tepat
Hard news
Sabtu, 9 Mar 2019

Komisioner KPU: Lembaga Survei Diberi Sanksi Itu Tidak Tepat

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan bahwa kebijakan pemberian sanksi kepada lembaga survei oleh instansinya tidak tepat.