tirto.id - Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengimbau lembaga survei untuk lebih transparan soal kelembagaan hingga pendanaan. Hal itu diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil survei yang disampaikan ke publik.
Kendati demikian, kata Hasyim, KPU tidak memiliki wewenang untuk melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga survei tersebut.
Keterbukaan itu diperlukan sebab publik perlu mengetahui sejauh mana independensi lembaga survei tersebut.
"Yang paling penting adalah lembaga ini kredibel. Kemudian bersedia mempublikasikan tentang profil lembaga survei tersebut. Kemudian kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu dari mana, kemudian metode seperti apa," ujar Hasyim usai diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).
Hasyim juga menyebut, sanksi terhadap lembaga survei dari KPU juga tidak tepat. Sebab, menurut dia, media dan juga publik secara luas juga punya peran untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga survei tersebut.
Jika lembaga survei dirasa tidak kredibel, maka tugas publik dan media lah yang memberikan 'sanksi sosial'. "Ada peran publik [dan] media [jadi] ga keluarkan yang aneh-aneh begini," ucap dia.
Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi), Hamdi Muluk mengatakan, lembaga-lembaga survei di Indonesia memang membutuhkan pengawasan terutama pada tahun politik.
Sebab, kata dia, beberapa hasil sigi lembaga survei dapat mengubah preferensi publik terhadap pasangan Capres-Cawapres yang tengah bertarung dalam Pilpres 2019.
Apalagi, lanjut dia, hasil survei yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut punya efek yang sama dengan media jurnalistik dan bisa membentuk opini publik dalam konteks politik.
"Dari segi sosial psikologis itu ada prinsip masyarakat ingin memvalidasi pendapat dia dengan kebanyakan orang itu akan membuat mereka nyaman," ujar Hamdi.
Lantaran itu lah, kata dia, perlu diwaspadai adalah keberpihakan sejumlah lembaga survei yang menaruh keberpihakannya pada salah satu pasangan calon.
Terlebih, menurut dia, sudah jadi rahasia umum lagi ada lembaga survei punya pekerjaan 'sampingan' sebagai salah satu kontestan Pilpres.
"Pertanyaannya dari mana publik mendapatkan informasi yang tercukupi supaya keinginan tahunan dia tentang capres parpol tidak membuat mereka salah pilih," tutur dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali
