Haris Prabowo

Haris Prabowo

Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.

Indeks Tulisan

Anies Baswedan Dikecam Usai Penebangan Pohon Pengisap Polusi
Sosial budaya
Selasa, 5 Nov 2019

Anies Baswedan Dikecam Usai Penebangan Pohon Pengisap Polusi

Isi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, penebangan pohon tanpa izin bisa dijerat maksimal kurungan penjara 180 hari atau denda Rp50 juta.
DPRD DKI Kritik Anggaran Konsultan Penataan Kampung Rp556 Juta/RW
Sosial budaya
Senin, 4 Nov 2019

DPRD DKI Kritik Anggaran Konsultan Penataan Kampung Rp556 Juta/RW

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengkritik usulan anggaran untuk konsultan kampung kumuh sebesar Rp556.112.770 per RW dalam KUA-PPAS 2020.
PSI Minta Anies Tanggung Jawab, Bukan Menyalahkan Bawahan
Politik
Senin, 4 Nov 2019

PSI Minta Anies Tanggung Jawab, Bukan Menyalahkan Bawahan

PSI menilai ada proses yang tidak berjalan sehingga dua kepala dinas mundur dari jabatannya.
Pohon Besar di Cikini Ditebang Bikin Panas dan Gersang
Sosial budaya
Senin, 4 Nov 2019

Pohon Besar di Cikini Ditebang Bikin Panas dan Gersang

Pohon besar di Cikini ditebang. Seorang juru parkir bilang itu membuat udara tambah panas dan gersang.
DPRD Pangkas Usulan Anggaran Tenaga Ahli Kajian ITF Rp10 Miliar
Ekonomi
Senin, 4 Nov 2019

DPRD Pangkas Usulan Anggaran Tenaga Ahli Kajian ITF Rp10 Miliar

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah ITF di tiga titik, dipangkas.
PSI: 2 Pejabat Tak Mundur Bila Anies Transparan soal RABPD DKI
Politik
Senin, 4 Nov 2019

PSI: 2 Pejabat Tak Mundur Bila Anies Transparan soal RABPD DKI

Seharusnya ada transparansi dalam proses penganggaran RAPBD DKI tahun 2020. 
Kepala Bappeda DKI Mundur Saat RABD 2020 Ramai Dibahas
Politik
Jumat, 1 Nov 2019

Kepala Bappeda DKI Mundur Saat RABD 2020 Ramai Dibahas

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan mengundurkan diri dari jabatannya karena ingin Bappeda lebih baik.
Mengoreksi Anggaran Janggal di KUA-PPAS seperti PSI Itu Biasa Saja
Politik
Jumat, 1 Nov 2019

Mengoreksi Anggaran Janggal di KUA-PPAS seperti PSI Itu Biasa Saja

DPRD memang berperan mengoreksi anggaran-anggaran janggal. Karena itu, sebenarnya manuver PSI biasa-biasa saja.
Polisi yang Terlibat Kasus Kematian Mahasiswa Demo Tak Dipidana
Hukum
Jumat, 1 Nov 2019

Polisi yang Terlibat Kasus Kematian Mahasiswa Demo Tak Dipidana

Amnesty International dan Kontras mengkritik Polri terkait tidak ada sanksi pidana bagi terduga pelaku anggota Polri yang terlibat kematian mahasiswa yang berdemo September lalu.
Tim Ad Hoc Bentukan Anies Bakal Bongkar Kesalahan Input KUA-PPAS
Politik
Jumat, 1 Nov 2019

Tim Ad Hoc Bentukan Anies Bakal Bongkar Kesalahan Input KUA-PPAS

Gubernur Anies Baswedan akan mengawasi pegawainya agar tidak asal-asalan menginput anggaran dalam KUA-PPAS agar kasus seperti lem Aibon tak terulang.
UMP DKI Jakarta 2020 Ditetapkan Anies Rp4,2 Juta, Naik Rp336 Ribu
Sosial budaya
Jumat, 1 Nov 2019

UMP DKI Jakarta 2020 Ditetapkan Anies Rp4,2 Juta, Naik Rp336 Ribu

UMP DKI Jakarta 2020 naik sebesar 8,51 persen dari 2019, sehingga menjadi Rp4.276.335.
Polemik Anies vs Ahok & Pentingnya Transparansi KUA-PPAS 2020
Politik
Jumat, 1 Nov 2019

Polemik Anies vs Ahok & Pentingnya Transparansi KUA-PPAS 2020

Anies Baswedan menilai polemik KUA-PPAS 2020 muncul karena kesalahan pada sistem e-budgeting yang dibuat di era Ahok.
Anies Baswedan Didesak Buka KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta ke Publik
Sosial budaya
Jumat, 1 Nov 2019

Anies Baswedan Didesak Buka KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta ke Publik

Keterbukaan soal rancangan anggaran kegiatan DKI Jakarta dinilai bisa meredam polemik yang berkembang di masyarakat.
PKS Sebut Polemik Anggaran DKI 2020 Sebab Pengganti Sandi Belum Ada
Politik
Kamis, 31 Okt 2019

PKS Sebut Polemik Anggaran DKI 2020 Sebab Pengganti Sandi Belum Ada

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI menilai salah satu masalah polemik anggaran muncul karena pengganti Sandiaga Uno sebagai wagub belum ada.
PSI Buka Polemik Anggaran, Gerindra: Masih Baru, Jaga Tata Krama
Politik
Kamis, 31 Okt 2019

PSI Buka Polemik Anggaran, Gerindra: Masih Baru, Jaga Tata Krama

Partai Gerindra menegur anggota DPRD fraksi PSI William Aditya Sarana karena dinilai telah mengumbar ke publik polemik anggaran KUA-PPAS 2020 SKPD Pemprov DKI Jakarta.
Soal e-Budgeting, Ahok: Sistem itu Baik Jika Tak Ada Niat Maling
Politik
Kamis, 31 Okt 2019

Soal e-Budgeting, Ahok: Sistem itu Baik Jika Tak Ada Niat Maling

Ahok menilai sistem e-budgeting untuk transparansi dan mencegah korupsi.
Yang Tidak Dipahami DPRD DKI Saat Menolak Anggaran Jalur Sepeda
Sosial budaya
Kamis, 31 Okt 2019

Yang Tidak Dipahami DPRD DKI Saat Menolak Anggaran Jalur Sepeda

DPRD DKI menolak anggaran pembangunan jalur sepeda. Mereka dianggap tidak paham kalau itu upaya yang sebenarnya baik.
DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Dihapus dari Rancangan APBD 2020
Politik
Kamis, 31 Okt 2019

DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Dihapus dari Rancangan APBD 2020

Fraksi PDIP menyarankan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kasus Anak Tak Naik Kelas di Gonzaga, Disdik: Kami Sudah Mediasi
Hukum
Kamis, 31 Okt 2019

Kasus Anak Tak Naik Kelas di Gonzaga, Disdik: Kami Sudah Mediasi

Disdik DKI Jakarta mengatakan sudah melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus gugatan orang tua siswa SMA Gonzaga karena anaknya tak dinaikkan kelas oleh pihak sekolah.
Polemik Anggaran Pemprov DKI, Fraksi PSI: TGUPP Buat Apa Sih?
Ekonomi
Rabu, 30 Okt 2019

Polemik Anggaran Pemprov DKI, Fraksi PSI: TGUPP Buat Apa Sih?

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan SKPD dalam menyusun RAPBD 2020.