Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Anies Baswedan Dikecam Usai Penebangan Pohon Pengisap Polusi
Isi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, penebangan pohon tanpa izin bisa dijerat maksimal kurungan penjara 180 hari atau denda Rp50 juta.
DPRD DKI Kritik Anggaran Konsultan Penataan Kampung Rp556 Juta/RW
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengkritik usulan anggaran untuk konsultan kampung kumuh sebesar Rp556.112.770 per RW dalam KUA-PPAS 2020.
PSI: 2 Pejabat Tak Mundur Bila Anies Transparan soal RABPD DKI
Seharusnya ada transparansi dalam proses penganggaran RAPBD DKI tahun 2020.
PSI Minta Anies Tanggung Jawab, Bukan Menyalahkan Bawahan
PSI menilai ada proses yang tidak berjalan sehingga dua kepala dinas mundur dari jabatannya.
Pohon Besar di Cikini Ditebang Bikin Panas dan Gersang
Pohon besar di Cikini ditebang. Seorang juru parkir bilang itu membuat udara tambah panas dan gersang.
DPRD Pangkas Usulan Anggaran Tenaga Ahli Kajian ITF Rp10 Miliar
Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah ITF di tiga titik, dipangkas.
Tim Ad Hoc Bentukan Anies Bakal Bongkar Kesalahan Input KUA-PPAS
Gubernur Anies Baswedan akan mengawasi pegawainya agar tidak asal-asalan menginput anggaran dalam KUA-PPAS agar kasus seperti lem Aibon tak terulang.
Kepala Bappeda DKI Mundur Saat RABD 2020 Ramai Dibahas
Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan mengundurkan diri dari jabatannya karena ingin Bappeda lebih baik.
Mengoreksi Anggaran Janggal di KUA-PPAS seperti PSI Itu Biasa Saja
DPRD memang berperan mengoreksi anggaran-anggaran janggal. Karena itu, sebenarnya manuver PSI biasa-biasa saja.
Polisi yang Terlibat Kasus Kematian Mahasiswa Demo Tak Dipidana
Amnesty International dan Kontras mengkritik Polri terkait tidak ada sanksi pidana bagi terduga pelaku anggota Polri yang terlibat kematian mahasiswa yang berdemo September lalu.
UMP DKI Jakarta 2020 Ditetapkan Anies Rp4,2 Juta, Naik Rp336 Ribu
UMP DKI Jakarta 2020 naik sebesar 8,51 persen dari 2019, sehingga menjadi Rp4.276.335.
Polemik Anies vs Ahok & Pentingnya Transparansi KUA-PPAS 2020
Anies Baswedan menilai polemik KUA-PPAS 2020 muncul karena kesalahan pada sistem e-budgeting yang dibuat di era Ahok.
Anies Baswedan Didesak Buka KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta ke Publik
Keterbukaan soal rancangan anggaran kegiatan DKI Jakarta dinilai bisa meredam polemik yang berkembang di masyarakat.
PKS Sebut Polemik Anggaran DKI 2020 Sebab Pengganti Sandi Belum Ada
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI menilai salah satu masalah polemik anggaran muncul karena pengganti Sandiaga Uno sebagai wagub belum ada.
Kasus Anak Tak Naik Kelas di Gonzaga, Disdik: Kami Sudah Mediasi
Disdik DKI Jakarta mengatakan sudah melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus gugatan orang tua siswa SMA Gonzaga karena anaknya tak dinaikkan kelas oleh pihak sekolah.
PSI Buka Polemik Anggaran, Gerindra: Masih Baru, Jaga Tata Krama
Partai Gerindra menegur anggota DPRD fraksi PSI William Aditya Sarana karena dinilai telah mengumbar ke publik polemik anggaran KUA-PPAS 2020 SKPD Pemprov DKI Jakarta.
Soal e-Budgeting, Ahok: Sistem itu Baik Jika Tak Ada Niat Maling
Ahok menilai sistem e-budgeting untuk transparansi dan mencegah korupsi.
Yang Tidak Dipahami DPRD DKI Saat Menolak Anggaran Jalur Sepeda
DPRD DKI menolak anggaran pembangunan jalur sepeda. Mereka dianggap tidak paham kalau itu upaya yang sebenarnya baik.
DPRD DKI Minta Anggaran TGUPP Dihapus dari Rancangan APBD 2020
Fraksi PDIP menyarankan anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Polemik Anggaran Pemprov DKI, Fraksi PSI: TGUPP Buat Apa Sih?
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengatakan TGUPP seharusnya membantu Anies dan SKPD dalam menyusun RAPBD 2020.