Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Pemilihan Wagub DKI Mandek, Gerindra Ajukan Empat Nama ke PKS
Gerindra mengajukan empat nama ke PKS sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Bambang Widjojanto Sebut Tiga Syarat Ideal Dewan Pengawas KPK
Bambang Widjojanto memaparkan tiga syarat ideal untuk menjadi Dewan Pengawas KPK.
Bambang Widjojanto: Dewan Pengawas KPK Jangan Ditunjuk Presiden
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai keputusan Presiden Jokowi untuk memilih sendiri anggota Dewan Pengawas KPK berpotensi melemahkan KPK.
Polemik JPO Tanpa Atap Sia-Sia sebab Abaikan Kebutuhan Kaum Rentan
Polemik jembatan penyeberangan orang (JPO) tanpa atap di Sudirman seharusnya tidak perlu berlarut-larut. Pasalnya, JPO seharusnya ditiadakan dan tak berpihak pada kebutuhan kaum rentan.
Gerindra Ajukan 4 Cawagub, PKS Minta Kesepakatan Awal Tak Dicederai
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Arifin, meminta Partai Gerindra tak mencederai kesepakatan awal terkait penetapan nama Cawagub DKI.
PSI Sebut Ada Banyak Versi KUA-PPAS yang Beredar saat Pembahasan
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengklaim banyak hal yang membikin bingung anggota DPRD selama pembahasan anggaran KUA-PPAS 2020.
Seperti PSI, PDIP Juga Temukan Anggaran Ganjil di Draf KUA-PPAS
PDIP juga menemukan sejumlah anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS DKI Jakarta.
Dituduh Rekayasa Kasus, Kuasa Hukum Novel: Sama saja Tuduh Presiden
Koordinator Tim Advokasi Novel Baswedan, Arif Maulana, menilai bahwa tuduhan bahwa kasus penyiraman air keras ke mata Novel Baswedan rekayasa sama saja menuduh presiden.
PSI DKI Desak Formula E Dibatalkan karena Kajian Tidak Jelas
PSI menilai tidak sepantasnya Jakarta menyelenggarakan acara mahal dan tidak jelas tujuan serta asas manfaatnya di tengah defisit anggaran.
Pemprov DKI Anggarkan Bangun Masjid Raya Senilai Rp64 Miliar
DPR menyetujui anggaran Dinas Cipta Karya Tata Ruang (CKTRP) dan Pertanahan sebesar Rp511 miliar dalam KUA-PPAS 2020.
Anies Baswedan Gagal Paham Fungsi Atap JPO
Pemprov DKI bilang atap JPO dicopot agar masyarakat bisa swafoto. Tapi ini aneh mengingat fungsi atap untuk menahan dari panas dan hujan.
LSM Fitra: Anggaran Lem Aibon Bukan Rp82 Miliar, tapi Rp126 Miliar
Fitra menemukan banyak anggaran ganjil lain dalam KUA-PPAS 2020. Termasuk, lagi-lagi, lem Aibon.
Soal Anggaran Janggal, Gerindra Minta PSI "Kurangi Genit Sedikit"
Gerindra meminta PSI tak terlalu genit. Toh ada forum untuk membahas anggaran-anggaran yang janggal.
Anggaran Penyusun Pidato Janggal, Pemprov DKI: Beda Formula Hitung
Pemprov DKI Jakarta membenarkan adanya pengajuan anggaran honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.
PSI Kritik Lem Aibon: Garang di Medsos, Dikucilkan di DPRD DKI
Sikap PSI yang mengkritik anggaran janggal KUA-PPAS 2020 berujung pada pelaporan anggota DPRD DKI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
DPRD DKI Tolak Usul Anggaran Rp75 Miliar untuk Revitalisasi Ragunan
Anggaran untuk perbaikan ragunan sebesar Rp75 miliar tidak disetujui DPRD DKI.
Dugaan Sementara Penyebab Ambruknya Atap Sekolah di Pasuruan
Kepala BPBD Jawa Timur menduga SDN Gentong I Pasuruan ambruk karena kesalahan konstruksi bangunan.
Komisi D DPRD Tolak Anggaran Bibit Pohon Rp30 M Usulan Pemprov DKI
Komisi D DPRD DKI mempertanyakan tujuan adanya anggaran yang dibuat Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
Duduk Perkara Anak Tak Naik Kelas di Gonzaga: Bukan karena Merokok
Seorang siswa SMA Kolese Gonzaga tidak naik kelas dan sang ibu menggungatnya ke pengadilan. Bagaimana duduk perkaranya?
Kritik Anggaran Aibon, Wiliam PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta
William Aditya Sarana dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta karena dianggap melanggar tata tertib DPRD DKI Jakarta.