Haris Prabowo

Haris Prabowo

Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.

Indeks Tulisan

Pemprov DKI Akui Kecolongan soal KUA-PPAS 2020 yang Dibahas Publik
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Pemprov DKI Akui Kecolongan soal KUA-PPAS 2020 yang Dibahas Publik

Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan, seharusnya dokumen itu tidak dirilis di laman apbd.jakarta.go.id.
Soal Anggaran Aibon, Anies: Saya Tahu, Tapi Tidak Cari Perhatian
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Soal Anggaran Aibon, Anies: Saya Tahu, Tapi Tidak Cari Perhatian

Anies mengaku telah mengetahui kejanggalan dalam anggaran KUA-PPAS 2020.
APBD Janggal, Ketua DPRD DKI Minta Anies Pecat Anak Buah
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

APBD Janggal, Ketua DPRD DKI Minta Anies Pecat Anak Buah

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI mencopot anah buah yang tak becus menyusun anggaran.
Anggaran DKI Jadi Polemik, Anies Menyalahkan Sistem E-Budgeting DKI
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Anggaran DKI Jadi Polemik, Anies Menyalahkan Sistem E-Budgeting DKI

Anies mengaku sudah tahu terdapat anggaran yang aneh dan bernilai besar di KUA-PPAS 2020. Menurutnya, anggaran yang janggal itu lantaran sistem e-budgeting DKI yang buruk
Duduk Perkara Guru Honorer Sugianti Memperjuangkan Status PNS
Current issue
Rabu, 30 Okt 2019

Duduk Perkara Guru Honorer Sugianti Memperjuangkan Status PNS

Empat tahun lebih, Sugianti, guru honorer di Jakarta Utara, menempuh jalur hukum demi memperjuangkan haknya diangkat sebagai PNS.
Respons Disdik DKI atas Anggaran Lem Aibon Rp82 M & Bolpoin Rp123 M
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Respons Disdik DKI atas Anggaran Lem Aibon Rp82 M & Bolpoin Rp123 M

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, mengaku anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam draf KUA-PPAS 2020 masih dalam tahap penyesuaian.
Klarifikasi Dinas Pendidikan DKI atas Kasus Guru Honorer Sugianti
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Klarifikasi Dinas Pendidikan DKI atas Kasus Guru Honorer Sugianti

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjelaskan awal kasus guru honorer Sugianti yang tak kunjung dinaikkan menjadi PNS kendati telah lolos seleksi CPNS pada Februari 2014 silam.
Ada Anggaran Lem Aibon di APBD DKI, Disdik DKI: Enggak Mungkin
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Ada Anggaran Lem Aibon di APBD DKI, Disdik DKI: Enggak Mungkin

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah adanya anggaran pengadaan lem Aibon senilai Rp82 miliar.
Soal Lem Aibon di APBD DKI, PSI: Gubernur Anies Jangan Buang Badan
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Soal Lem Aibon di APBD DKI, PSI: Gubernur Anies Jangan Buang Badan

PSI mengatakan Anies harus bertanggung jawab memastikan anggaran tepat sasaran.
Dishub DKI: Anggaran Jalur Sepeda Rp62,5 M Gara-gara Cat Impor
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Dishub DKI: Anggaran Jalur Sepeda Rp62,5 M Gara-gara Cat Impor

Dishub DKI Jakarta mengemukakan alasan pembuatan jalur sepeda mencapai Rp62,5 miliar disebabkan cat marka jalur diimpor dari luar negeri.
Janggalnya Anggaran Bolpoin Rp124 Miliar di Sudin Pendidikan Jaktim
Hard news
Rabu, 30 Okt 2019

Janggalnya Anggaran Bolpoin Rp124 Miliar di Sudin Pendidikan Jaktim

Pembelian bolpoin itu masuk dalam program belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tahun anggaran 2020.
Abu Bakar Al-Baghdadi Tewas, Mahfud: ISIS Tetap Harus Diwaspadai
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

Abu Bakar Al-Baghdadi Tewas, Mahfud: ISIS Tetap Harus Diwaspadai

Mahfud menilai ISIS harus tetap diwaspadai kendati pemimpinnya dikabarkan telah tewas.
Pemekaran Provinsi di Papua, Mahfud MD: Perlu Analisis Mendalam
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

Pemekaran Provinsi di Papua, Mahfud MD: Perlu Analisis Mendalam

Proses pemekaran provinsi di Papua memerlukan kajian mendalam termasuk asimilasi antara orang gunung dan orang pantai.
Mahfud: Kasus Novel Harus Diselesaikan dengan Baik-Baik
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

Mahfud: Kasus Novel Harus Diselesaikan dengan Baik-Baik

Menkopolhukam Mahfud MD menilai kasus penyiraman air keras Novel Baswedan harusnya diselesaikan secara baik-baik dan penuh damai.
Soal Papua, Mahfud Pakai Pendekatan Kultural, Hukum hingga Militer
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

Soal Papua, Mahfud Pakai Pendekatan Kultural, Hukum hingga Militer

Mahfud MD akan memfokuskan pendekatan kultural tanpa tanpa menghilangkan pendekatan hukum, keamanan serta pendekatan militer untuk tangani konflik di Papua.
Diminta Mundur Jika Tak Ada Perppu KPK, Mahfud: Emang ICW Siapa?
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

Diminta Mundur Jika Tak Ada Perppu KPK, Mahfud: Emang ICW Siapa?

Menkopolhukam Mahfud MD merespons desakan ICW agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK dalam waktu 100 hari.
Anies Baswedan Klaim Masih Didukung Gerindra Hingga 2022
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

Anies Baswedan Klaim Masih Didukung Gerindra Hingga 2022

Anies memastikan Gerindra dan PKS akan tetap mendukungnya hingga 2022.
Erick Thohir Temui Anies Bahas Integrasi Transportasi Massal
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

Erick Thohir Temui Anies Bahas Integrasi Transportasi Massal

Pertemuan itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi Jabodetabek.
PSI DKI Mau Anies Diberi 'Kartu Kuning', Kemendagri: Tidak Bisa
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

PSI DKI Mau Anies Diberi 'Kartu Kuning', Kemendagri: Tidak Bisa

Kemendagri mengatakan mereka tak bisa menegur kepala daerah yang tengah menyusun anggaran selama belum melewati tenggat.
UMP Naik 8,5 Persen, Buruh KSPI akan Demo di Kantor Anies Besok
Hard news
Selasa, 29 Okt 2019

UMP Naik 8,5 Persen, Buruh KSPI akan Demo di Kantor Anies Besok

Serikat buruh KSPI akan menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen, Rabu (30/10/2019) besok.