Haris Prabowo

Haris Prabowo

Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.

Indeks Tulisan

6 Mahasiswa & Aktivis Sempat Ditangkap di Hari Pertama KTT G20
Hukum
Rabu, 16 Nov 2022

6 Mahasiswa & Aktivis Sempat Ditangkap di Hari Pertama KTT G20

Polisi sempat tangkap 6 peserta aksi, yakni 5 mahasiswa dan seorang aktivis di depan Universitas Udayana. Saat ini sudah dilepas.
Bahlil Keluhkan Ketimpangan Dana Investasi EBT Negara Berkembang
Ekonomi
Selasa, 15 Nov 2022

Bahlil Keluhkan Ketimpangan Dana Investasi EBT Negara Berkembang

Menteri Bahlil Lahadalia mengeluhkan aliran dana investasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk negara maju lebih besar ketimbang negara berkembang.
Diskusi di Kampus Unud Dibubarkan Paksa Sehari sebelum KTT G20
Sosial budaya
Senin, 14 Nov 2022

Diskusi di Kampus Unud Dibubarkan Paksa Sehari sebelum KTT G20

Diskusi bertema Musyawarah Rakyat Indonesia Menyikapi G20 di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, dibubarkan paksa oleh sejumlah orang tak dikenal.
Ragam Penyamanan G20: dari PPKM Suka-Suka hingga Represi
Bisnis
Jumat, 11 Nov 2022

Ragam Penyamanan G20: dari PPKM Suka-Suka hingga Represi

Gerak warga dibatasi, aktivis direpresi, baliho dan hewan pun harus hilang dari jalan demi kenyamanan peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Aktivis Lingkungan: Food Estate Justru Perparah Krisis Iklim
Sosial budaya
Kamis, 10 Nov 2022

Aktivis Lingkungan: Food Estate Justru Perparah Krisis Iklim

Menurut Greenpeace, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek food estate di seluruh wilayah Indonesia dilanjutkan.
Diinjak, Dipukul, Dipisahkan dari Anak demi Bisnis Vaksin
Indepth
Sabtu, 5 Nov 2022

Diinjak, Dipukul, Dipisahkan dari Anak demi Bisnis Vaksin

Primaco menjadi muara dua hal: dugaan ekspor ilegal monyet ekor panjang dan indikasi penyiksaan selama proses penangkapan spesies tersebut.
Masyarakat Sipil Minta Agenda KTT G20 Selaras Perjanjian Paris
Sosial budaya
Jumat, 7 Okt 2022

Masyarakat Sipil Minta Agenda KTT G20 Selaras Perjanjian Paris

Komite Penasihat Internasional C20 menilai krisis iklim terjadi akibat para pemimpin dunia yang kurang tegas mengambil kebijakan yang pro lingkungan.
Negara Abaikan Korban Kriminalisasi dalam Gugatan UU Minerba
Indepth
Selasa, 27 Sept 2022

Negara Abaikan Korban Kriminalisasi dalam Gugatan UU Minerba

Dua tahun belakangan ada 20 orang yang diancam dengan Pasal 162 UU Minerba. Ini langkah represif yang membungkam kebebasan bersuara.
SerMorpheus: NFT dan Festival Musik Bisa Saling Bersinergi
Bisnis
Senin, 26 Sept 2022

SerMorpheus: NFT dan Festival Musik Bisa Saling Bersinergi

Industri hiburan di Indonesia, seperti festival musik, sangat memungkinkan untuk jalan beriringan dengan NFT.
Hegemoni SLAPP: Saat Polisi-Jaksa Langgengkan Kriminalisasi
Hukum
Senin, 12 Sept 2022

Hegemoni SLAPP: Saat Polisi-Jaksa Langgengkan Kriminalisasi

SLAPP digunakan sebagai landasan, sementara aparat jadi instrumen untuk mengkriminalisasi mereka yang melawan kejahatan lingkungan.
Mudarat Batu Bara: Proyek PLTU Mangkrak & Jepang Setop Pembiayaan
Indepth
Selasa, 6 Sept 2022

Mudarat Batu Bara: Proyek PLTU Mangkrak & Jepang Setop Pembiayaan

Jepang akhirnya menyetop pembiayaan PLTU II Indramayu. Proyek ini hanya satu dari puluhan proyek yang mangkrak dan cuma membawa mudarat.
Soal Penolakan Gereja di Cilegon, Kemenag: Negara Tak Boleh Kalah
Sosial budaya
Senin, 5 Sept 2022

Soal Penolakan Gereja di Cilegon, Kemenag: Negara Tak Boleh Kalah

Kementerian Agama RI menegaskan perjanjian soal pelarangan pendirian gereja di Cilegon bertentangan dengan konstitusi.
Tarik-ulur Politik di Parlemen & Mangkraknya RUU Penghilangan Paksa
Indepth
Rabu, 31 Agt 2022

Tarik-ulur Politik di Parlemen & Mangkraknya RUU Penghilangan Paksa

Meski draf RUU Anti Penghilangan Paksa telah rampung, pengesahannya masih belum jelas. Desakan pun terus mengalir.
Wabah Monkeypox:
Indepth
Selasa, 30 Agt 2022

Wabah Monkeypox: "Kalau Gagal, Kita Menghadapi Masalah Serius"

Pemerintah berkejaran dengan waktu agar wabah cacar monyet tak menjadi pandemi. Deteksi, isolasi, dan vaksinasi jadi tiga hal penting.
Mama-Mama Bambu Flores Melawan Kerusakan Lingkungan
Sosial budaya
Rabu, 24 Agt 2022

Mama-Mama Bambu Flores Melawan Kerusakan Lingkungan

Di Flores, perempuan berada di garda depan menjaga lingkungan. Caranya: dengan menanam bambu.
20 Tahun Proyek Geotermal Mataloko: Listrik Nihil, Lahan Rusak
Indepth
Selasa, 23 Agt 2022

20 Tahun Proyek Geotermal Mataloko: Listrik Nihil, Lahan Rusak

Sudah 20 tahun proyek panas bumi di NTT mangkrak. Warga justru mendapat petaka alih-alih listrik yang menyejahterakan.
Di Sini, Ongkos ke Gereja Lebih Besar Ketimbang Kolekte
Indepth
Senin, 18 Juli 2022

Di Sini, Ongkos ke Gereja Lebih Besar Ketimbang Kolekte

Untuk beribadah, kami harus pergi ke Serang yang jaraknya 40 kilometer dari Cilegon.
Tak Ada Gereja di Cilegon: Diskriminasi di Balik Topeng Pluralisme
Indepth
Senin, 18 Juli 2022

Tak Ada Gereja di Cilegon: Diskriminasi di Balik Topeng Pluralisme

Sejak Cilegon menjadi kota yang plural, penolakan terhadap rumah ibadah non-muslim justru makin santer terdengar. Selamat datang di kota tanpa gereja.
Menyigi Dugaan Cuci Uang Indra Kenz: dari Kripto ke Surga Pajak
Indepth
Jumat, 29 Apr 2022

Menyigi Dugaan Cuci Uang Indra Kenz: dari Kripto ke Surga Pajak

Tak cuma mengalihkan asetnya ke kripto, Indra Kenz juga melarikan duitnya ke surga pajak Karibia yang kini terendus PPATK.
Mengkaveling Papua: Saat Pemerintah Tancap Gas Dalam Pemekaran
Indepth
Jumat, 22 Apr 2022

Mengkaveling Papua: Saat Pemerintah Tancap Gas Dalam Pemekaran

Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?