Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Dugaan Kartel Migor: Nurbaya Disekap, Diintimidasi & Dianiaya
Dugaan praktik penimbunan minyak goreng curah marak terjadi di berbagai daerah. Pemerintah seperti enggan menindak tegas.
Investasi Rusia di Balik Ambivalensi Jokowi Kecam Invasi ke Ukraina
Jokowi tidak tegas mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Ada kepentingan menjaga investasi Rusia di Indonesia?
Mossadegh, PM Iran Penentang Minyak Inggris yang Dikudeta CIA
Mossadegh pernah dianggap sebagai pahlawan nasional Iran karena berusaha mengakhiri campur tangan Inggris.
Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa Terhambat Paraf Prabowo
Dari 4 menteri yang diminta menandatangani draf RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa, tinggal Menhan Prabowo Subianto yang belum tanda tangan.
Parigi Moutong Berdarah & Berulangnya Kasus Penembakan Peluru Tajam
Tubuh besar Erfaldi berlubang akibat peluru tajam aparat. Peluru polisi ternyata memang tidak pandang bulu.
"UU IKN Hanya Jadi Justifikasi Kebijakan Politik Penguasa"
UU IKN dan Cipta Kerja jadi bukti bahwa hukum dibuat untuk melegalkan tindakan penguasa. Kritik dari banyak pihak tak mempan di hadapan Joko Widodo.
UU IKN Lahir Prematur Dari Naskah Akademik Amburadul
Naskah akademik yang menjadi landasan utama UU IKN dikerjakan serampangan. Ia digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi keinginan pemerintah.
Boutros-Ghali: Sekjen PBB Pertama dari Afrika yang Dibenci AS
Pelbagai konflik berdarah membuat hubungan Boutros Boutros-Ghali dengan Amerika Serikat jadi rusak.
Saat Keluarga Korban Penghilangan Paksa Menjaga Asa Demi Keadilan
Banyak anak dari korban penghilangan paksa 1998 belum mendapat informasi secara utuh. Perlu reproduksi informasi agar keadilan bisa diraih.
Aplikasi Kawula17 Diluncurkan Bantu Pemilih Muda di Pemilu 2024
Aplikasi Kawula17 diharapkan bisa membantu penggunanya untuk memahami pilihan politiknya sendiri.
Kasus Ahmadiyah Sintang: Pemkab Minta Masjid Milik JAI Dibongkar
Sehari usai hakim memvonis ringan 21 pelaku pengrusakan masjid Ahmadiyah, Bupati Sintang keluarkan SP3 agar masjid dibongkar.
Hakim Diduga Sudutkan Keyakinan Korban Perusakan Masjid Ahmadiyah
Majelis hakim PN Pontianak diduga melanggar kode etik dalam persidangan kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang.
Ratifikasi Penghilangan Paksa: Ditakuti Parpol, Keluarga Terabaikan
Pemerintah lagi-lagi menggulirkan wacana untuk meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. Wacana itu makin kabur hingga saat ini.
Ke Mana Bapak?: Hari-hari Muram Keluarga Korban Penghilangan Paksa
Sejak 1965 ada lebih dari 30.000 orang dihilangkan paksa. Negara mengabaikan keluarga korban dengan belum menuntaskan ratifikasi anti-penghilangan paksa.
"Ada Banyak Politikus Takut Ratifikasi Anti Penghilangan Paksa"
Pemerintah masih enggan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, sebabnya ada ketakutan dari parpol soal pelanggaran HAM di masa lalu.
Biang Banjir Kalbar: Sawit Diusir, Ratusan Tambang Tetap Jalan
Perubahan bentang alam di DAS Kapuas akibat deforestasi memicu banjir terparah. Mengusir perusahaan sawit saja tidak cukup jadi solusi.
Benarkah Kebakaran Taman Nasional Komodo Lantaran Faktor Alam?
Kebakaran melanda Taman Nasional Komodo beberapa tahun belakangan. Faktor alam selalu dituding jadi penyebab. Benarkah demikian?
Jokowi Antusias ke COP26, Tapi Kenapa PLTS Dibiarkan Mangkrak?
PLTS percontohan di Bali dibiarkan mangkrak bertahun-tahun, sementara Jokowi kukuh Indonesia dapat mencapai emisi nol karbon 2060 di COP26 .
Jelang COP26: Daulat Energi Terbarukan yang Dikhianati Pemerintah
Pemerintah getol ngomong energi terbarukan. Regulasi, sayangnya, masih saja berantakan.
Program Vaksin Disabilitas Jadi Percuma Jika Fasilitas Tak Inklusif
Kebijakan vaksinasi maupun fasilitas tak memihak kelompok disabilitas. Mereka sulit mengakses informasi dan infrastruktur yang tak inklusif.