Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Kasus Rasmi, PDIP Harap RUU PKS Jadi Prolegnas Prioritas 2021
Merespons kasus Rasmi yang diperkosa 10 pria, Anggota Komisi VIII DPR RI F-PDIP, Diah Pitaloka berharap RUU PKS masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
ULMWP Klaim Papua Merdeka, PKS: Jangan Kasus Timor Timur Berulang
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mendesak Pemerintah untuk segera merespons dan menyelesaikan seluruh masalah di Papua dan Papua Barat.
Publik Lebih Percaya Rizieq daripada DPR dan Partai Islam?
Jusuf Kalla bilang publik lebih percaya Rizieq ketimbang partai Islam. Partai Islam bilang itu tak sepenuhnya benar meski dapat jadi bahan evaluasi.
KPK juga Tangkap Istri Edhy Prabowo, Kekayaannya Rp7,1 M
Iis Edhy Prabowo adalah anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.
Politikus Gerindra Minta Prabowo Mundur usai OTT KPK Edhy Prabowo
Politikus senior Partai Gerindra, Arief Poyuono, mendesak Prabowo Subianto untuk mundur dari jabatan Menhan, usai OTT KPK Menteri KKP Edhy Prabowo.
DPR Sudah Ingatkan Menteri KKP Edhy Prabowo soal Ekspor Benur
Suhardi Duka menyebut kebijakan ekspor benih lobster oleh Menteri KKP Edhy Prabowo masih prematur.
Yang Menolak & Menerima Undangan Jokowi Bahas UU Ciptaker di Istana
Istana mengundang sekian banyak aktivis lingkungan untuk membahas Cipta Kerja. Ada yang menolak, ada pula yang menyanggupi.
RUU Ketahanan Keluarga Batal Jadi RUU Inisiatif DPR RI
Baleg DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ke tahapan selanjutnya guna menjadi usul insiatif DPR RI 2020.
Lambannya IAIN Tulungagung Menuntaskan Kasus Pelecehan Seksual
IAIN Tulungagung dianggap lamban menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswinya.
Perang Saudara PDIP Surabaya akan Rugikan Eri-Armuji di Pilkada
Tak semua kader PDIP Surabaya mendukung Eri-Armuji. Ada pula yang mendukung kompetitor. Fungsionaris partai bilang telah terjadi politik adu domba.
Polemik Trah Pendiri NU Dukung Rizieq: Terbelah Sejak Diusulkan
Salah satu trah pendiri NU berupaya membawa organisasi kultural nahdliyin mendukung Rizieq Shihab.
Update COVID-19: Penambahan di Jakarta Lebih dari 1.500 Kasus Lagi
Penambahan kasus positif harian COVID-19 per 21 November terbanyak di DKI Jakarta, lebih dari 1.500.
Gertak Sambal Mendagri Tito Karnavian Pecat Kepala Daerah
Faktanya mencopot kepala daerah perlu alur yang panjang. Itu yang tak dijelaskan Tito dalam instruksinya.
Sesalkan Mahasiswa Diskorsing, Rektor Unnes akan Konsultasi BNPT
Rektor Unnes menyesalkan sanksi skorsing dari dekan kepada mahasiswa.
'Revolusi Akhlak' Rizieq Potensial Memperkuat Guncangan ke Jokowi
Revolusi akhlak ala Rizieq mungkin memperbesar pengaruhnya. Bersamaan dengan itu, ketidaksukaan terhadap Jokowi pun dapat menguat.
PKS Menolak RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Badan Legislasi DPR RI berencana memasukkan RUU HIP dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Empat Fraksi Tolak RUU Ketahanan Keluarga, DPR Tunda Pembahasan
PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB menolak RUU Ketahanan Keluarga.
Politikus PDIP Nilai Anies Gagal Tegakkan Protokol Kesehatan
Anies didesak kembali menegakkan aturan PSBB dengan melarang izin kerumunan dan tidak menjatuhkan denda yang kecil.
Ambisi Usang Nasdem Naikkan Ambang Batas Hanya Suburkan Oligarki
Keinginan Surya Paloh menaikkan ambang batas parlemen semakin tinggi justru akan membikin sistem politik di Indonesia semakin terpusat dan oligarkis.
Pelapor Khusus PBB: Pemerintah RI Gagal Sediakan Udara Bersih
Ahli lingkungan dari Kanada menilai pemerintah Indonesia gagal untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta.