Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
WALHI Kritik Permen LHK Food Estate Bikin RI Darurat Deforestasi
WALHI memprotes Peraturan Menteri (Permen) LHK RI soal food estate dikhawatirkan akan mempercepat deforestasi kawasan hutan Indonesia.
RUU Ketahanan Keluarga: Pasal Bermasalah, Mendiskreditkan RUU PKS
RUU Ketahanan Keluarga dibahas lagi, padahal ia mengandung sejumlah masalah yang intinya adalah menerabas aspek privat warga.
Pengusul RUU Minol Pendukung Hukum Cambuk & Perda Miras di Aceh
Di DPR RI, Illiza Sa’aduddin menjadi perwakilan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol itu. Dia mengutip Al Maidah 90-91.
LBH Pers & AJI Sebut Serikat Pekerja Penting bagi Karyawan Media
LBH Pers menilai serikat pekerja berguna untuk melindungi karyawan atau buruh yang bekerja di perusahaan media, termasuk wartawan.
Mahasiswa Unnes Laporkan Rektor Fathur ke KPK Soal Dugaan Korupsi
Rektor Unnes Fathur Rokhman dilaporkan ke KPK oleh mahasiswanya atas dugaan korupsi pengelolaan anggaran universitas.
Mengapa Hampir Tidak Ada Masa Depan bagi Partai Masyumi Baru
Partai Masyumi baru dianggap tak punya masa depan. Mereka dinilai sulit memenuhi syarat administratif, apalagi menarik perhatian pemilih.
RUU Minol: Kutip Kitab Suci, Riset Tak Dalam, Rentan Kriminalisasi
RUU Minol menyimpan sejumlah masalah. Selain mengutip kitab suci padahal Indonesia tak hanya Islam, peraturan ini juga rentan kriminalisasi.
WALHI Tolak Hadiri Rapat DPR Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker
WALHI menolak undangan rapat Komisi IV DPR untuk membahas penggunaan & pelepasan kawasan hutan sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja.
DPR Kembali Bahas RUU Ketahanan Keluarga yang Sempat Jadi Polemik
Baleg DPR menggelar rapat harmonisasi dan mendengar tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap RUU Ketahanan Keluarga.
RUU Larangan Minol Dibahas Lagi, Pengusul Kutip Ayat Alquran
Pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol kembali bergulir.
Manuver Stafsus: Undang Mahasiswa yang Tak Menolak Total Ciptaker
Kader PMII yang tidak menolak total UU Cipta Kerja diundang ke Istana oleh eks Ketum PMII dengan 'surat perintah'.
Yusril soal Kebangkitan Partai Masyumi: Sulit Jika Tak Ada Duit
Yusril berkata membentuk partai adalah hal mudah, tetapi yang sulit mempertahankannya. Apalagi kalau berkaitan perkara dana.
Demo di DPR, KSPI Minta UU Ciptaker Dibatalkan dan UMP 2021 Naik
KSPI menuntut pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lewat mekanisme legislative review di DPR.
Update Corona 7 November: 4.262 Kasus Baru, DKI Terbanyak
Kasus harian 7 November bertambah lebih dari 4.000 lagi. Jakarta juga lagi-lagi terbanyak.
Partai Masyumi Didirikan Lagi Setelah Terkubur 60 Tahun
Partai Masyumi berdiri lagi setelah terkubur selama enam dekade.
Pilpres AS dan Trump, Deja Vu Pilpres 2019 dan Prabowo
Ada-ada saja kelakuan warganet. Mereka menyandingkan kemiripan Pilpres AS dan Trump dengan Pilpres 2019 dan Prabowo.
Serangan Pilkada: Desakan Memenjarakan Wali Kota Surabaya Risma
Wali Kota Risma dilaporkan dan dituding patut masuk penjara karena melanggar ketentuan Pilkada 2020. Motif politis mencuat.
UU Ciptaker: Digarap Ugal-ugalan, Kesalahan Fatal Dianggap Normal
UU Ciptaker digarap ugal-ugalan sejak awal. Fakta lain muncul: kesalahan setelah ditandatangani Jokowi dianggap hanya perkara teknis.
DPR Klaim Perbaikan UU Ciptaker Bisa Tanpa Mekanisme Revisi UU
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menganggap perbaikan redaksional UU Ciptaker bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi undang-undang.
Keluarga Korban 1998 Minta PTUN Putuskan Jaksa Agung Bersalah
Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM dinilai sebagai tindakan melawan hukum.