Indeks Tulisan
YLBHI : Konten Promosi Holywings Tidak Mengandung Unsur Pidana
Menurut YLBHI, konten promosi tersebut kendati sensitif & kontroversial, tidak memenuhi syarat untuk dijerat pasal penodaan agama maupun ujaran kebencian.
KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat
Apartemen milik Mardani Maming digeledah usai KPK resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian IUP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.
Inkonsistensi Penanganan Kasus Narkoba: Barbuk Sama, Hukuman Beda
IJRS mengungkap mayoritas putusan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penjara, bukan rehabilitasi.
Jaksa Agung: Pengguna Narkoba Lebih Tepat Direhabilitasi
Jaksa Agung menyebut hingga saat ini penanganan kasus narkotika lebih banyak berorientasi kepada penjara yang mengakibatkan inkonsistensi penerapan hukum.
Mardani Maming Resmi Ajukan Praperadilan di PN Jaksel
Mardani Maming meminta pengadilan menyatakan penyidik KPK tak berwenang menetapkan tersangka kepada dirinya.
LBH Jakarta: Polisi Reaktif Tangani Kasus Holywings
LBH Jakarta menilai penerapan pasal-pasal untuk menetapkan 6 pegawai Holywings sebagai tersangka tidak tepat.
Respons KPK Usai Kejagung Tetapkan Tersangka Korupsi Garuda
Menurut Ali Fikri penyidikan berbeda antara KPK dengan Kejagung dalam kasus korupsi Garuda sebagai wujud penguatan penegakan hukum korupsi di Indonesia.
KPK Resmi Tahan Adik Bupati Muna terkait Korupsi Dana PEN
LM Rusdianto Emba diminta bantuan Andi Merya Nur mengurus pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 dengan usulan sebesar Rp350 miliar.
Kasus Korupsi Dana PEN, KPK Periksa Adik Bupati Muna
Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba dan adiknya LM Rusdianto Emba ditetapkan KPK sebagai tersangka suap pengajuan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur.
PDIP Klaim Tak Bela Kader yang Terlibat Korupsi
215 kepala daerah dari PDIP meneken pakta integritas antikorupsi.
Firli Harap PDIP Bangun Budaya Antikorupsi
Ketua KPK Firli Bahuri berharap kepala daerah dari PDIP memegang teguh pakta integritas antikorupsi yang baru saja ditandatangani.
18 WNI Diduga Tewas di Tahanan Imigrasi Malaysia
KBMB mengungkapkan kondisi pusat tahanan imigrasi di Sabah tidak layak. Mulai dari over kapasitas, kondisi yang kotor hingga keterbatasan jumlah toilet.
KontraS Ungkap Praktik Penyiksaan Aparat: 18 Tewas, 126 Luka
KontraS merekomendasikan DPR dan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang produktif dalam mencegah dan mengantisipasi praktik penyiksaan.
Politikus PKS & Perindo Sebut Draf RKUHP Terkesan Bela Penguasa
Tama S Langkun sebut RKUHP khususnya pasal penghinaan kepada lembaga negara menimbulkan kesan membela kepentingan penguasa.
Catatan Pakar Hukum Soal Substansi RKUHP yang Masih Multitafsir
Suparji mengatakan perlu ada batu uji yang jelas terhadap RUU, termasuk RKUHP. Batu uji tersebut mulai dari Pancasila hingga kearifan lokal.
Mahfud: Kepala Daerah Tolak Hapus Honorer akan Diberikan Pembinaan
Mahfud MD mengatakan, sebelum diberikan pembinaan, perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada kepala daerah yang bersangkutan.
Saat Gibran Didorong Maju Pilgub 2024 Meski PR di Solo Menumpuk
Selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming memiliki sejumlah catatan. Bagaimana peluangnya saat ia didorong maju pilgub?
KPK Usut Keterlibatan Rachmat Yasin di Kasus Ade Yasin
KPK menduga koruptor Rachmat Yasin ikut mengondisikan pemulusan laporan keuangan Pemkab Bogor yang melibatkan adiknya, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.
Alasan Baleg DPR Masukkan Pasal Kewajiban Ibu di RUU KIA
Selain tentang masalah cuti melahirkan, kewajiban ibu yang diatur pada RUU KIA dinilai Komnas Perempuan berpotensi membakukan peran domestik perempuan.
Eks Walkot Jogja Diduga Arahkan Penerbitan IMB Summarecon Agung
Haryadi Suyuti diduga memberikan arahan kepada Summarecon Agung terkait penerbitan IMB apartemen.