tirto.id - Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) melaporkan sebanyak 18 warga negara Indonesia (WNI) diduga meninggal dunia di Depot Tahanan Imigrasi (DTI) Tawau, Sabah, Malaysia, selama periode Januari sampai Maret 2022.
Angka tersebut diyakini oleh KBMB terus bertambah. Pasalnya, pada 5 pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia tersebut, kasus kematian buruh migran Indonesia terus menerus terjadi.
"Di kelima pusat tahanan imigrasi di Sabah, kasus kematian yang dialami buruh migran asal Indonesia terjadi secara terus menerus. Karenanya, angka tersebut adalah angka minimal, kami yakin jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi," tulis Koordinator KBMB, Suryani dikutip dari laman resminya, Senin (27/6/2022).
Selain itu, KBMB juga melaporkan angka kematian WNI di pusat tahanan Imigrasi Sabah mencapai 101 orang sepanjang tahun 2021, dan 48 orang selama Januari-Juni 2022.
"Menurut data yang kami dapatkan dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, jumlah warga negara Indonesia yang meninggal di seluruh pusat tahanan imigrasi di Sabah pada tahun 2021 sebanyak 101, dan 2022 (Januari – Juni) sebanyak 48 orang. Itu artinya dalam 1,5 tahun saja, ada 149 warga negara Indonesia yang meninggal di pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Jumlah ini telah menunjukan betapa tragisnya peristiwa kematian yang terjadi di bawah otoritas Depot Tahanan Imigrasi di Sabah," terang Suryani.
KBMB juga mengungkapkan kondisi pusat tahanan imigrasi di Sabah yang tidak layak. Mereka merinci mulai dari over kapasitas, kondisi yang kotor hingga keterbatasan jumlah toilet.
"Kecuali DTI Sandakan, seluruh pusat tahanan imigrasi di Sabah mengalami persoalan kelebihan kapasitas. Dengan rata-rata luas 8 x 12 meter, setiap blok dihuni oleh 200 – 260 orang," sebut Suryani.
"Setiap DTI hanya memiliki satu toilet bersama dengan rata-rata tiga lubang toilet. Jumlah ini tentu saja jauh di bawah cukup untuk penghuninya yang berjumlah di atas 200 orang. Itu pun di banyak blok laki-laki, hanya satu lobang toilet yang tidak mampat. Sisanya mampat dan membuat kotoran manusia bertumpuk," katanya menambahkan.
Hingga berita ini ditulis, Tirto masih berupaya meminta tanggapan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI beserta pihak terkait lainnya, mengenai laporan KBMB tersebut.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
