Kami menggunakan cookie untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang interaksi Anda dengan situs web Kami. Kami juga membagikan informasi penggunaan situs Kami oleh Anda dengan mitra iklan dan analitik. Data interaksi tersebut akan Kami gunakan sebagai bahan analisa untuk membuat produk/layanan terbaik sesuai preferensi pengguna.
Indeks Tulisan
Menanti Taji Dittipid PPA-PPO Menumpas Kekerasan Anak dan Gender
Masyarakat berharap Dittipid PPA-PPO Polri mampu menjawab persoalan kekerasan pada anak dan perempuan yang terus berulang. Simak selengkapnya.
Tragedi Demokrasi di Balik Sikap Parpol Pecat Caleg DPR Terpilih
Suara rakyat terbuang sia-sia karena pemecatan dan penggantian caleg terpilih oleh partai politik.
Pantaskah DPR Tambah Jumlah Komisi, padahal Kinerja Masih Buruk?
DPR memang punya alasan yang relevan, tapi menambah jumlah komisi sama sekali tidak mendesak saat ini.
Ekspor Pasir Laut Berpotensi Merusak Alam, Pemerintah Bergeming
Setelah 20 tahun dilarang, keran ekspor pasir laut kini kembali dibuka. Ancaman kerusakan lingkungan begitu nyata, tapi pemerintah keras kepala, bebal.
Tawuran Remaja dan Anak Kerap Berujung Maut, Kita Bisa Apa?
Peneliti TII, Dewi Rahmawati, menilai tawuran antar-remaja terjadi karena tidak ada bentuk hukuman efektif untuk menekan tawuran.
Mama Yos, Pembebas Buta Literasi dari Pinggir Danau Sentani
Prinsip Yosina hanya ada satu, tiada anak yang bodoh, sehingga ia terus mengembangkan metode mengajar di rumah bacanya di pinggir Danau Sentani.
Pembebasan Pilot Susi Air & Urgensi Pendekatan Humanis di Papua
Pembebasan Philip Mehrtens membuktikan efektivitas cara-cara nonkekerasan dalam menangani konflik di Papua.
Nyala Juang Mama-Mama Cegah Konflik Sosial di Tanah Papua
Kelangsungan program NOKEN Papua besutan WVI dan eksistensi Komite Kerukunan mencerminkan luhurnya cita-cita masyarakat Papua menjaga kerukunan.
Paslon Pilgub DKI Andalkan Nama Anies, Berkompetisi dengan Malas
Ketiga paslon berjanji akan meneruskan program Anies jika mereka terpilih, sebagian bahkan ngotot ingin menemuinya demi menjaring suara loyalis Anies.
Menanti Taji Permen LHK Baru dalam Melindungi Aktivis Lingkungan
Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 dinilai 'kurang dianggap' oleh penegak hukum sehingga tak yakin bisa hentikan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.
KPK Ditantang Jadi Oposisi? Seharusnya Independen, Pak Alex!
Pimpinan KPK periode 2024-2029 harus membawa lembaga antirasuah sebagai penegak hukum serta mematuhi aturan, bukan menjadi oposisi.
Menyoal Anggaran Jumbo Polri di Tengah Krisis Profesionalitas
Irjen Wahyu Hadiningrat mengatakan, pelaksanaan tugas Polri banyak dipengaruhi dinamika strategi global, regional, dan nasional yang semakin kompleks.
Ide Kun Wardana Pindahkan Awan Bukan Solusi Atasi Banjir Jakarta
Ide memindahkan awan hujan yang ada di Bogor agar memininalisir banjir Jakarta justru akan merusak tatanan kehidupan dan lingkungan.
Berkaca Kasus di Palembang, Pornografi Ancam Masa Depan Anak
Para orang tua diimbau untuk lebih memberikan perhatian pada anak-anak agar tidak terjerumus pada perilaku penyimpangan seperti mengonsumsi video porno.
Menanti Janji Kabinet Zaken, Jangan Omon-Omon Pak Prabowo
Ahli hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah, pesimis kabinet zaken akan terbentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran karena koalisi mereka gemuk.
Muncul Ide Kotak Kosong di Seluruh Daerah, Parpol Harus Berbenah
Memilih kotak kosong bukan bentuk deparpolisasi atau makar terhadap institusi partai politik.
Mencari Bentuk Ideal Angkatan Siber, Matra Keempat TNI
Pembentukan angkatan siber TNI menghadapi tantangan untuk mempersiapkan SDM, perubahan regulasi, serta komitmen untuk tidak mempersempit hak warga sipil.
Perang Bintang di Pilkada Jateng Jangan Jadi Bibit Konflik
Pelibatan pensiunan TNI-Polri di timses juga jangan sampai merusak netralitas kedua institusi dalam Pilkada Jateng 2024.
Menelaah Ucapan Jokowi soal Kotak Kosong Realita Demokrasi
Sejumlah pengamat politik dan pegiat pemilu menyayangkan ucapan presiden Jokowi yang seolah-olah mewajarkan fenomena kotak kosong di pilkada.
Utak-Atik Menyunat Anggaran Pendidikan dari APBN, Biar Apa?
Usulan pemerintah mengubah mekanisme anggaran pendidikan 20 persen dinilai tidak membenahi masalah biaya sekolah yang mahal.