Dieqy Hasbi Widhana

BNPT membuat Program Deradikalisasi bagi para narapidana teroris yang masih berada di Lapas. Kebijakan ini dinilai tidak memiliki framework utuh yang melibatkan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kemenkumham, juga lembaga negara lainnya. Buktinya, Lapas justru bisa menjadi ajang rekrutmen.

Teror bom molotov terjadi di Gereja Oikumene Samarinda dan Vihara Budi Dharma Singkawang hanya dalam rentang 15,5 jam. Pelaku bom Samarinda ternyata mantan narapidana (napi) terorisme. Mereka kembali leluasa melakukan aksinya karena tak pernah ada pengawasan lagi setelah para napi terorisme itu bebas dari jeruji besi.

Munculnya pasal 219 hingga pasal 221 pada Revisi KUHP dikhawatirkan meningkatkan aksi pembubaran diskusi oleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Penguasa juga dikhawatirkan semakin represif.

Mereka yang menyebarkan komunisme, marxisme, dan Leninisme akan dihukum penjara. Ketentuan itu akan dimasukkan dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang kini sedang dibahas DPR. Sebuah kekhawatiran yang berlebihan?

Demo 4 November berbuntut rusuh. PB HMI mengelak disebut sebagai pemicu bentrok dengan aparat keamanan. Padahal saat aksi, puluhan masa beratribut HMI berada di barisan terdepan berhadapan dengan Brimob. Panglima TNI menyebut ada kelompok yang merencanakan dan memicu kerusuhan.

Aksi demo menuntut proses hukum Ahok berakhir ricuh. Sejumlah politisi numpang tenar dalam aksi yang sudah berlangsung damai sepanjang hari itu. Mereka bahkan membawa-bawa soal impeachment terhadap Presiden Jokowi, jauh dari perjuangan semula sejumlah ormas yang berdemo.

Demonstrasi 4 November akhirnya bisa dibubarkan aparat keamanan sekitar pukul 21.00 WIB. Saat ini Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan tengah menyisir jalur demo. Dipastikan jalanan Medan Merdeka Barat dan Utara rencananya bersih dari pendemo sekitar jam 23.30 WIB.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo turun langsung untuk menenangkan pendemo yang berbuat kericuhan di depan Istana Merdeka.

Bentrok antara aparat keamanan dengan massa demonstrasi 4 November sempat pecah di depan Istana Merdeka.

‎Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, Bachtiar Nasir didampingi beberapa ulama tak sampai 10 menit keluar kembali menuju barisan. Ternyata mereka tak terima hanya diajak lobi oleh Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin.

Di ujung longmarch di Silang Monas Barat, para demonstran 4 November sempat ricuh saling dorong. Namun menjelang salat ashar mereka kembali tenang. Demonstran dan aparat kepolisian turut salat Ashar bersama di jalan raya. ‎

Aparat yang bertugas menjaga keamanan demo 4 November di sekitar Masjid Istiqlal memilih untuk salat Jumat di Gereja Katedral.

Gerombolan massa aksi terus berdatangan ke Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kebanyakan dari mereka datang dari luar pulau dan luar kota. Mereka siap turut serta dalam aksi 4 November 2016 dengan tuntutan mempercepat proses hukum dugaan penistaan agama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ‎

Rombongan Keluarga Muslim Bogor telah tiba di Jakarta dan siap bergerak menggabungkan diri dengan massa pendemo di Masjid Istiqlal.

Turunnya rezim Orde Baru menjadi anugerah bagi organisasi-organisasi Islam. Di era Soeharto, mereka begitu dikekang dan dibungkam.

Sekitar 200 ribu massa umat Islam bakal mengikuti aksi demonstrasi 4 November ini. Mereka menuntut agar kepolisian mempercepat proses hukum terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama. Presiden Jokowi terpaksa bermanuver demi mencegah anarkis.

Aksi demo 4 November muncul untuk mendesak percepatan proses hukum atas dugaan penistaan agama oleh Ahok. Bagaimana menggerakkan aksi demo melibatkan ribuan orang tersebut? Bagaimana pendanaannya? Simak wawancara dengan Munarman.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Para jaksa mendapat tugas baru sebagai pengawal dan pengaman proyek infrastruktur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Tujuannya, meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, keterlibatan para jaksa di dalam berbagai proyek pembangunan justru dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.