Dieqy Hasbi Widhana

Prabowo juga mengaku bahwa Jokowi datang untuk meminta beberapa masukan padanya. Hal tersebut berkaitan dengan banyak hal, mulai dari politik, keamanan, hingga kebijakan pemerintahan.

Ahok karakter: Expressive Driver. ‎Senang konfrontasi dan senang memerintah orang lain. Anies cenderung pemikir, tapi bukan pengambil keputusan. Jiwanya pendidik bukan pemimpin. Karakternya: Analytical-Analytical. Agus orang yang text book atau taat aturan dengan karakter Analytical-Driver.

Status dwi kewarganegaraan masih dikhawatirkan oleh banyak pihak. Misalnya menjadi sarana penyebaran paham radikal, separatisme dan terorisme. Sementara di sisi lain, banyak pula persoalan yang harus dipertimbangkan terkait hak para diaspora yang memilih pulang ke tanah air.

Biaya untuk melahirkan UU Dwi Kewarganegaraan diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Para diaspora Indoensia melakukan penggalangan dana. Meski beleid belum juga lahir, pemerintah membuat kebijakan yang memudahkan bagi para diaspora.

Para diaspora Indonesia bisa menyumbang pemasukan buat negara hingga seratusan triliun rupiah. Saat ini, terdapat sekitar 8 juta hingga 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara di dunia. Mereka tetap mempunyai kepedulian terhadap tanah airnya.

Sebanyak 8 juta hingga 9 juta diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara di dunia. Para diaspora ini ternyata memiliki jaringan organisasi yang diberi nama Indonesian Diaspora Network (IDN). Anggotanya tersebar di 78 cabang di 42 negara.

Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri menilai ada beberapa poin yang harus disikapi dari pernyataan SBY dan mantan pengurusnya di level eksekutif. ‎Dari 5 orang yang harus diselidiki kembali oleh pemerintah SBY, ada satu orang yang belum digelar perkaranya secara langsung, yaitu Hendropriyono.

Dunia internasional memberi perhatian khusus bagi persoalan kesehatan mental. Sehingga setiap tanggal 10 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.

Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih tetap tak tersentuh. Berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Mengapa bisa terjadi? Apakah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu harus dibiarkan sampai orang melupakannnya?

Jika Presiden Jokowi berkomitmen merealisasikan Nawacita, dia harus membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, beberapa pihak pesimistis sebab di sekeliling Presiden banyak terduga pelaku pelanggar HAM masa lalu yang berpotensi diadili.

Presiden Joko Widodo beberapa kali menyatakan bakal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ada enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sampai sekarang belum tersentuh. Perlu political action dan bukan sekadar political will.

Pilgub DKI Jakarta 2017 menjadi ajang pertarungan politisi muka-muka lama. Koalisi pendukung Ahok–Djarot dimotori oleh PDI Perjuangan di bawah komando Megawati Soekarnoputri. Koalisi Cikeas pengusung Agus-Sylvi dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara pendukung Anies-Sandi dipimpin Prabowo Subianto.

Megawati Soekarnoputri bisa dikatakan sebagai tokoh utama dalam Pilkada DKI Jakarta, selain Basuki Tjahaja Purnama. Meski mendapatkan penolakan dari kader PDIP, Megawati menggunakan kekuasaan absolutnya untuk memilih Ahok sebagai cagub dari PDIP. Jika ia berhasil menguasai DKI Jakarta, praktis Megawati menguasai mayoritas Pulau Jawa.

Koalisi Cikeas akhirnya menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Nama Agus cukup mencengangkan karena putra sulung SBY itu sedang meniti karier yang cukup cemerlang di militer. Agus mengorbankannya untuk meniti karier politik yang sudah dirintis oleh ayahnya.

Sebanyak 50 persen kepemilikan senjata api di Indonesia disinyalir ilegal. Penyebabnya adalah izin kepemilikan yang tak lagi diperpanjang. Kepolisian harus menginventarisir peredaran senjata ini, kalau perlu mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi mereka yang memiliki senjata ilegal.

Pasangan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merencanakan segera mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada DKI 2017 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Rabu (21/9/2016) siang ini. Sebelum ke KPUD, kedua pasangan mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umur, Menteng Jakarta Pusat.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi diusung PDI Perjuangan dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Petahana ini berjanji setelah diusung dirinya tidak akan menjadi kader politik partai manapun. Dia hanya mau menjadi pekerja profesional non-partai.

PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya memutuskan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) di persaingan Pilgub 2017. ‎PDIP juga menawarkan agar Ahok berpasangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali.

PDIP resmi mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Djarot Saiful Hidayat.

Basuki Tjahaja disinyalir akan diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada DKI 2017. Namun sejumlah kelompok di internal PDIP menolak pencalonan ahok. Mereka lebih menginginkan PDIP mengusung Risma dan Djarot.