tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sumringah setelah menandatangani kontrak politik dengan PDI Perjuangan (PDIP). Ahok menegaskan bahwa keberanian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusung dirinya kembali, merupakan komitmen mengukur pemimpin bukan atas dasar SARA.
"Ada lagi istilah masalah SARA itu sudah ketinggalan, NKRI, pancasila itu jadi gak ada lagi cerita-cerita SARA. Ibu Mega sebagai ketua umum ini sudah memperjuangkan, ini Indonesia, ini ibukota, itu yang disampaikan (Mega)," kata Ahok selepas menandatangani kontrak politik Dasa Prasetya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).
Ahok juga tetap kekeuh pada komitmennya tidak akan menjadi kader politik partai manapun. Dia hanya mau menjadi pekerja profesional nonpartai.
"Saya dari dulu sama PDIP baik-baik saja kok. Saya dari dulu gak pernah masuk jadi anggota PDIP. Saya profesional saja," imbuhnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan sejumlah alasan mengapa mengusung petahana Ahok berpasangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya pasangan Ahok-Djarot mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan ideologi PDIP.
Pasangan petahana tersebut juga dianggap bisa meneruskan program kerja semasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi gubernur DKI Jakarta, yaitu 'Jakarta Baru'. Di sisi lain PDIP ingin pemerintah provinsi DKI Jakarta menopang kinerja kabinet kerja pemerintahan Jokowi.
"Basuki Tahaja Purnama, Ahok, hingga saat ini adalah petahana gubernur DKI Jakarta bertugas meneruskan tugas pasangan Jokowi-Ahok yang sebelumnya telah diusung PDI Perjuangan pada Pilkada tahun 2012 yang lalu," ungkap Hasto.
Hasto juga menuturkan bahwa berpatokan pada hasil survei, pasangan tersebut konsisten memunculkan kepuasan publik. Hal itu atas tolak ukur kinerja selama memimpin DKI Jakarta.
Calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP di 101 daerah, besok, Rabu (21/9/2016) akan mendaftarkan diri ke KPU. Sebelumnya akan diadakan rapat koordinasi di tingkat ranting PDIP jam 10 pagi, untuk mensosialisasikan keputusan hasil pleno hari ini.
"Besok jam satu pendaftaran secara serentak di DKI Jakarta maupun seluruh daerah lainnya. Kita bersama-sama mengantar Pak Ahok, Pak Djarot dan seluruh kader PDIP di mana saja di seluruh tanah air," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.
PDIP telah memiliki sebanyak 28 jumlah kursi DPRD untuk mengusung pasangan petahana tersebut. Mereka akan bergabung dengan koalisi Partai Golkar dengan 9 kursi, Partai Hanura 10 kursi, dan Partai NasDem yang memiliki 5 kursi.
Pasangan yang akan menjadi ujung tombak pemerintahan provinsi DKI tersebut seujauh ini telah mengantongi 52 jumlah kursi DPRD. Hal tersebut jauh melebihi batas minimal untuk mengusung melalui KPU yaitu 22 kursi.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Agung DH
