tirto.id - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Global Blended Finance Alliance (GBF) dengan para mitra, termasuk Blended Finance Taskfore, B Team, GFANZ, UN SDSN, Rockefeller Foundation dan Yayasan Upaya Indonesia Damai. Peluncuran ini diumumkan di Tri Hita Karana (THK) Forum, setelah dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo.
Forum ini merupakan salah satu acara unggulan G20 yang menghadirkan pemimpin bisnis, keuangan, pemerintah, filantropi dan akademisi yang mengkatalisasi proyek 30 miliar dolar AS untuk membahas inisiatif pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, GBF akan membangun kapasitas antar negara, sektor swasta, dan filantropi untuk melakukan pembiayaan campuran yang lebih baik.
"Kita tidak punya waktu banyak jika ingin mengumpulkan investasi triliunan setiap tahun untuk bumi. Kita perlu melakukan sesuatu untuk generasi berikutnya, termasuk untuk anak cucu kita," kata Luhut dalam peluncuran, di Nusa Dua Bali, dikutip Selasa (15/11/2022).
Luhut menjelaskan GBF yang diinkubasi oleh THK Forum sangat penting membuka pendanaan untuk iklim, lingkungan, dan manusia. GBF juga dapat memperluas dan mereplikasi solusi pembiayaan campuran, membakukan proses transaksi dan berbagi data untuk mengurangi biaya transaksi.
GBF nantinya akan bekerja sama dengan para anggota dan mitranya untuk menentukan target dampak dan strategi yang akan diumumkan saat pertemuan Bank Dunia/IMF pada 2023. Misi GBF sendiri untuk memperkuat dan memperluas pasar pembiayaan campuran dengan mereplikasi struktur campuran yang sukses, membangun kapasitas dan mengatasi hal-hal yang tidak efisien dengan berbagai cara.
Pertama, mengembangkan dokumen persyaratan yang disesuaikan dengan struktur/mekanisme pembiayaan campuran tersebut. Kedua, mereplikasi dan memperluas transaksi pembiayaan campuran yang sudah sukses.
Ketiga, menjodohkan para pemilik proyek dan pemodal. Keempat membangun kerangka praktik di antara lembaga keuangan pembangunan nasional dan kawasan di negara-negara berkembang.
Lalu kelima, melaksanakan program pelatihan untuk pemerintah, swasta dan filantropi untuk merumuskan campuran pembiayaannya. Keenam, mengajak para pemimpin pembiayaan campuran untuk berbagi pembelajaran dan mendorong inovasi dan reformasi.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyansanti mengatakan, bahwa GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20.
Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
