tirto.id - Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta penundaan penggunaan Biodiesel 20 persen (B20) yang telah diwajibkan oleh pemerintah.
Permintaan penundaan tersebut disampaikan melalui surat tertulis yang dikirimkan ke 4 Kementerian. Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana tak menyangkal permintaan penundaan dari INSA tersebut.
Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, hingga Menteri Perindustrian.
"Sudah (diterima) Pak Jonan, Pak Menko (Perekonomian), Pak Menhub, sama Menperin," ujarnya di gedung kementerian koordinator bidang perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).
Kendati demikian, Rida enggan mengomentari permintaan penundaan yang diajukan oleh industri pelayaran tersebut.
Sebab, kata dia, surat tersebut bukan ditujukan kepada direktoratnya melainkan langsung ke kementerian. "Logikanya 4 menteri itu lah yang komentar," tuturnya.
Berdasarkan surat yang beredar di kalangan wartawan, ada 9 alasan yang membuat INSA meminta penundaan mandatori B20.
Beberapa di antaranya karena kandungan FAME pada BBM B20 akan membawa kotoran/lumpur ke saringan/filter dan berakibat seringnya penggantian Fuel Filter dan meningkatkan ongkos pemakaian.
INSA juga merasa keberatan lantaran BBM B20 tidak dapat disimpan dalam tangki terbuka karena akan menyerap/sensitif pada kelembapan dan mempercepat pertumbuhan bakteri.
Selain itu, pemakaian BBM B20 akan mengurangi tenaga dan akan mengakibatkan penambahan penggunaan BBM untuk jarak tempuh yang sama.
Jika pemakaian B20 pada industri pelayaran dipaksakan, maka diperlukan investasi biaya awal seperti pembersihan tangki, pipa, dan sistem BBM dan pemeliharaan sistem penyimpanan B20 di kapal.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yandri Daniel Damaledo
