tirto.id - "Selangkah lagi kami sampai Guatemala, lalu Meksiko," kata Luis Geovanni Vindel (42 tahun) sambil berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya di Kota San Francisco Menendez, El Salvador, kepada Reuters.
Vindel adalah satu dari sekitar 2.000 warga El Salvador yang berangkat dari ibukota San Salvador pada Rabu (31/10) menuju perbatasan Meksiko-Amerika Serikat (AS). Mereka semua berjalan kaki, pria, wanita, tua dan muda. Beberapa nampak membawa bayi, dengan kereta atau gendongan di pundak. Mereka menyusul 300-an orang yang lebih dulu berangkat pada Minggu (28/10).
Eksodus ribuan warga dari Amerika Tengah, khususnya Honduras, El Salvador, dimulai pada 12 Oktober 2018. Sebanyak 160 orang berkumpul di terminal bus di Kota San Pedro Sula, Honduras, menyusul karib mereka yang telah berimigrasi ke Paman Sam.
Mantan politisi Honduras Bartolo Fuentes, yang kerap membantu calon imigran untuk pergi ke negara tujuan, membagikan kabar rencana keberangkatan 160 orang tersebut. Kabar itu langsung disambut puluhan warga setempat. Dalam waktu singkat, jumlahnya membengkak hingga ribuan.
Saat melintasi Guatemala, jumlah calon imigran makin berlipat ganda dan membentuk iring-iringan konvoi pejalan kaki menuju perbatasan AS di Meksiko. Hingga Rabu (31/10), 2.800 sampai 3.000 orang telah memasuki Meksiko, demikian menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Meksiko Alfonso Navarrete.
Sebagian besar dari mereka rela menempuh perjalan ribuan kilometer dan menantang bahaya demi kehidupan baru dan peluang kerja yang lebih baik di negara tujuan, entah itu AS maupun Meksiko. Yang lain mengaku sudah muak dengan kekerasan di negara asal mereka dan berniat mengajukan suaka.
Gisell Vasquez, ekonom dari lembaga think tank FOSDEH, mengatakan kepada USA Today bahwa 8,8 juta penduduk Honduras (68 persen dari keseluruhan penduduk) hidup dalam kemiskinan dan 80 persen tenaga kerja berpenghasilan di bawah upah minimum bulanan.
Tak hanya itu, mereka hidup dalam suasana penuh kriminalitas. Ekonomi makin buruk karena perubahan iklim membuat Honduras dilanda kekeringan yang parah.
Nasib penduduk Guatemala dan El Salvador pun serupa. Orang-orang memutuskan pindah ke AS atau Meksiko migran bergabung dengan barisan migran lantaran kemiskinan yang berlarat-larat.
Digoreng untuk Pemilu
Di tengah konvoi calon imigran dari selatan, Amerika Tengah sedang bersiap menyelenggarakan Pemilu Paruh Waktu 2018 yang bakal diselenggarakan pada Selasa (6/11). Pemilu Paruh Waktu ini (Mid-Term Elections) akan memilih anggota DPR, senat dan beberapa gubernur negara bagian.
Tak pelak lagi, gelombang migrasi tersebut langsung jadi gorengan politik, khususnya bagi kubu Republikan. Beberapa pekan terakhir, Trump mulai menyerang para imigran Amerika Tengah yang hendak masuk ke AS di akun Twitternya
Trump memperingatkan bahwa ribuan calon imigran itu tak bakal diizinkan masuk ke AS. Ia bahkan menuduh jika rombongan imigran tersebut berisi kriminal dan orang Timur Tengah.
Dalam rentetan kicauannya di Twitter, trump mengancam akan memangkas bantuan ekonomi ke El Salvador, Honduras, Guatemala, dan Meksiko jika pemerintah ketiga negara gagal menghentikan laju rombongan. Selain menuntut masing-masing negara mengutus pasukan ke perbatasan, Trump berkoar-koar bakal menambah tentara AS di perbatasan AS-Meksiko hingga 15.000 personel.
Yang tak kalah kontroversial dan tengah hangat dibicarakan: sang presiden berambut oranye itu menyatakan ingin menghapus aturan pemberian hak kewarganegaraan bagi bayi yang lahir di AS.
Di negara bagian New Mexico, yang berbatasan langsung dengan negara Meksiko, para kandidat Partai Demokrat dan Republikan terlibat pertarungan sengit menanggapi retorika anti-imigran Amerika Tengah yang sedang digaungkan Trump.
Senator Demokrat Martin Heinrich menuduh Trump telah menyebarkan ketakutan anti imigran. Ia menilai sesumbar Trump tentang pemangkasan bantuan ekonomi ke negara-negara Amerika Tengah hanya akan memperparah krisis imigrasi. Gary Johnson, kandidat senator dari Partai Libertarian, menyebut sikap Trump yang menyamakan kedatangan konvoi imigran ke AS Amerika dengan invasi sebagai upaya penciptaan rasa takut.
"Keadaan darurat apa?" tanya Johnson dilansir dari Associated Press (AP). “Sekali lagi, perbatasan kita menangani jutaan orang yang menyeberang tiap pekan. Jika kita tak mampu menangani kelompok (imigran) ini, apalagi jika tahu mereka akan datang, 'keadaan darurat' justru akan menunjukkan kegagalan pemerintah.”
Steve Pearce, kandidat gubernur New Mexico dari kubu Republikan terus bersikeras agar AS bekerja sama dengan Meksiko untuk menghentikan konvoi imigran. Sementara Yvette Herrel, politisi Republikan yang tengah membidik kursi senator di New Mexico, menyamakan kepergian rombongan imigran ke AS itu sebagai "tindakan agresi di perbatasan".
Jejak AS di El Salvador, Honduras, dan Guatemala
Retorika anti-asing dari para politisi Republikan ini menggelikan, jika tak mau dibilang tak mawas diri. Seolah-olah, Amerika Serikat tak pernah punya andil dalam penciptaan kultur kekerasan dan pemiskinan di Amerika Tengah dan Selatan, termasuk di Honduras, Guatemala, dan El Salvador.
Jika ditilik dari sejarahnya, yang dikuasai "asing" bukanlah AS, melainkan Honduras, Guatemala, dan El Salvador. Mereka adalah bagian dari kawasan Amerika Latin, yang kerap dibicarakan para pejabat Washington sebagai "halaman belakang Paman Sam".
AS adalah negara sekutu terdekat Honduras yang kini dipimpin oleh Presiden Juan Orlando Hernandez, yang didukung penuh oleh Washington pada pilpres 2017. Washington menilai Hernandez bisa diandalkan untuk menangani perdagangan narkoba, membabat kelompok-kelompok kriminal, dan mengurangi arus imigrasi dari Honduras ke AS.
Namun, kemenangan Hernandez diduga kuat diraih dengan cara-cara curang, sampai-sampai Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menyerukan pemilu ulang. Sedikitnya 30 orang tewas di tangan aparat ketika kerusuhan lanjutan yang mengiringi protes-protes yang menuntut agar Hernandez diselidiki meledak pada awal tahun ini. Belakangan Hernandez juga diduga terlibat skandal korupsi. Ia diduga keras menyelewengkan anggaran pemerintah guna pemenangan pemilu pada 2013.
Keterlibatan Washington di tanah Honduras bukan hal baru. Joseph Nevins, profesor geografi dari University of California menyatakan, perusahaan-perusahaan pisang asal AS begitu menggurita di Honduras pada akhir 1890-an. Mereka membangun jaringan kereta api, mendirikan sistem perbankan sendiri, dan menyuap pejabat pemerintah. Pada 1914, luas kebun pisang perusahaan-perusahaan AS di Honduras mencapai hampir satu juta hektar. Para petani lokal Honduras tergusur dan kehilangan tanah di kampungnya halamannya sendiri.
Tentakel Washington tetap melilit Honduras seabad lebih setelah "invasi" bisnis pisang merajalela.
Ketika Ronald Reagan duduk di Gedung Putih, tentara AS diposkan di Honduras guna melatih paramiliter untuk menghabisi pemerintahan revolusioner Sandinista di negeri jiran Nikaragua. Honduras, tulis Nevins, makin militeristik. "Terjadi peningkatan drastis dalam pembunuhan politik, "penghilangan paksa", dan penahanan ilegal," demikian Nevins. Pemerintahan Reagan bahkan ikut mengatur dapur Honduras, memaksakan reformasi ekonomi, dan menghancurkan bisnis kopi yang menjadi tulang punggung ekonomi negeri itu.
Atlantic mencatat, ketika perang sipil El Salvador meletus pada 1980-an, Washington membekingi tentara, oligarki, dan para jenderal tiran untuk menghabisi Farabundo Martí National Liberation Front, aliansi sayap kiri yang terdiri dari gerilyawan, serikat tani, buruh, dan pelajar. Lebih dari 75.000 orang Salvador tewas. Para petani yang puluhan tahun miskin dan buta huruf dibantai oleh aparat negara. Mahasiswa kiri dan aktivis serikat buruh digelandang, ditembaki, dan mayatnya dibuang di jalan sebagai peringatan terhadap siapapun yang hendak membangkang.
Perang ini akhirnya melahirkan gelombang pengungsian dari El Salvador ke AS pada dekade 1990-an. Masih dari Atlantic, pada pertengahan 90-an, Presiden Bill Clinton membuat sebuah kebijakan yang memaksa pengungsi El Salvador untuk pulang ke kampung halaman mereka. Sebagian dari bekas pengungsi ini adalah personel yang desersi dari tentara nasional dan pasukan gerilya. Begitu pulang ke El Salvador, mereka membentuk kelompok-kelompok kriminal yang beroperasi hingga hari ini.
Di Guatemala, AS ikut campur dalam penggulingan Presiden Jacobo Arbenz pada 1954. Arbenz terpilih secara demokratis sebagai presiden kedua pada 1951 sejak berakhirnya era pemerintahan otoriter Jorge Ubico, seorang mantan jenderal Angkatan Darat digulingkan oleh aksi pemberontakan rakyat.
Bagi Washington, Arbenz bukan presiden yang bisa diandalkan. Kebijakannya terlalu populer bagi Paman Sam, misalnya membagikan lahan ke petani, memberikan status warganegara kepada masyarakat adat dan orang kulit hitam, memperluas akses pendidikan publik, dan menasionalisasi United Fruit, perusahaan AS yang menguasai berhektar-hektar lahan perkebunan di Guatemala dan memonopoli bisnis pisang.
Dengan bantuan Central Intelligence Agency (CIA), elemen-elemen sayap kanan Guatemala mendongkel Arbenz pada 1954. Setelah kudeta berhasil, AS memasang pemimpin diktator militer bernama Carlos Castillo Armasa.
"Anti-asing" memang retorika yang murah dan para politisi yang mengampanyekannya seringkali lupa bercermin. Termasuk pemuja Reagan bernama Trump.
Editor: Windu Jusuf
