APINDO Soal Pilkada: Seperti Berbisnis, Politik Perlu Etika

tirto.id - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, memberi tanggapan soal situasi panas di Tanah Air terkait polemik revisi Undang-Undang Pilkada. Terkait langkah Baleg DPR yang menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat pencalonan kandidat dalam pilkada, Shinta menyebut bahwa APINDO menilai hukum negaralah yang memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

“Kita jelas mengedepankan dan menghormati adanya rule of law yang ada. Jadi, sama dengan berbisnis, kita juga beretika, tentu saja berpolitik juga,” ujar Shinta dalam Konferensi Pers Pre-Rakerkonas APINDO di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Shinta mengatakan bahwa APINDO tidak akan terlibat dengan keputusan-keputusan politik. Namun, baginya, hukum negaralah yang harus dikedepankan.

Shinta juga dengan tegas mengatakan bahwa APINDO tidak memiliki keberpihakan dalam pencalonan pilkada.

“Saya harus clarify ini karena banyak sekali mungkin teman-teman media mau. Kita menjurus ke mana, mendukung yang mana, bagaimana. Kita jelas selalu mengedepankan dan menghormati adanya rule of law yang ada,” ujarnya.

Shinta menegaskan bahwa APINDO tetap akan mengedepankan tugas-tugasnya untuk memperlancarkan kegiatan usaha di Indonesia.

“Untuk memberikan juga pengertian dan informasi yang jelas. Karena, tentu saja pelaku usaha perlu satu kepastian dan ini yang saya rasa peran kami,” pungkasnya.

Shinta juga tak lupa memberi imbauan untuk tidak melakukan kekerasan dalam penyampaian pendapat di masa Pilkada 2024.

“Kami harapkan penyampaian pendapat dan lain-lain tidak dilakukan dengan cara yang anarkis,” imbaunya.

Terakhir, Shinta juga menanggapi keputusan terakhir dari DPR yang akhirnya mengikuti Putusan MK terkait ambang batas usia pencalonan kandidat di Pilkada 2024. Dia berharap keputusan akhir tersebut merupakan putusan final sesuai dengan aturan hukum yang ada.

“Harapan kami ini tidak akan berkelanjutan lagi. Sudah selesai. Sudah jelas aturan mana yang akan diikuti,” ujarnya.