tirto.id - Promosi wisata yang dilakukan pemerintah dinilai masih terfokus pada branding pariwisata. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai promosi yang dilakukan seharusnya dapat meningkatkan penjualan di sektor pariwisata.
"Lebih banyak branding seperti Wonderful Indonesia diletakkan dimana-mana, tetapi branding ini tidak ada mendorong penjualan," ucap Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, pada Rabu (5/12/2018).
Menurut Hariyadi, promosi pemerintah tidak cukup menggerakkan para wisatawan untuk melakukan transaksi. Pemerintah dinilai dapat memfasilitasi hal tersebut dengan sejumlah program, seperti memberikan insentif atau keringanan bagi wisatawan yang mau membeli produk atau menggunakan jasa di Indonesia.
Selain itu, Hariyadi juga memaparkan pemerintah perlu menyesuaikan pemberian insentif yang dinilai terlalu kaku. Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 102 Tahun 2018 yang hanya menyediakan prioritas insentif bagi industri pariwisata yang masih jarang dikunjungi terutama di luar Bali.
"Cina itu mendorong penjualan dengan memberikan insentif kepada turisnya, kita kurang di situ [jangkauan insentif]," ucap Haryadi.
Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita menyebut pariwisata berpotensi menjadi sumber penerimaan yang besar di Indonesia. Ia pun mencontohkan keberhasilan pariwisata di Bangkok, Thailand yang mampu mendulang pundi-pundi dari sektor tersebut.
Pernyataan Suryadi sejalan dengan pendapat Presiden Joko Widodo. Jokowi menilai sektor wisata berpeluang besar menggenjot devisa negara. Ini mengingat pertumbuhan wisata dunia yang berada di angka 7 persen atau dua kali lipat lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3,5 persen.
“Ini peluang yang harus kita manfaatkan. Ini pula yang jadi alasan kami membangun 10 Bali baru,” tulis Jokowi dalam akun instagramnya @jokowi, Jumat (30/11/2018).
Menurut Jokowi, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di tanah air terus tumbuh, bahkan di saat pemberitaan media massa soal gempa bumi dan tsunami yang belakangan terjadi.
Pernyataan Jokowi tentu bukan isapan jempol belaka. Travel and Tourism Competitiveness Index 2017 (PDF) mencatat Indonesia berada di peringkat ke-42, membaik 8 peringkat dari tahun sebelumnya dengan skor 4,16. Namun di ASEAN, Indonesia masih kesulitan mengejar negara jiran seperti Thailand (34), Malaysia (26), dan Singapura (13).
Keinginan Jokowi ini sejalan dengan target pertumbuhan pariwisata yang pernah diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya, 16 Agustus 2018. Menurutnya Kemenpar berupaya menjadikan industri pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar.
Namun menurut Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi BS Sukamdani, kunjungan wisman sepanjang 2015-2018 tidak mencapai target. Dari target forecast (prakiraan) sebanyak 17 juta wisman, Haryadi menyebut, yang tercapai masih berkisar 15 juta wisman.
“Agak berat ya untuk mengejar 20 juta wisatawan asing,” kata Haryadi kepada reporter Tirto.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dipna Videlia Putsanra
