tirto.id - Hujan deras sejak 31 Desember 2019 malam hingga 1 Januari 2020 pagi, menyebabkan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Posko banjir Jakarta mencatat hingga Rabu (1/1/2019) malam pukul 19.00 WIB jumlah pengungsi banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta mencapai angka 31.232 orang yang berasal dari 158 kelurahan.
Pemprov DKI Jakarta menurunkan 120 ribu petugas untuk menanggulangi banjir tersebut. Para pengungsi umumnya membutuhkan makanan, air bersih, selimut dan karpet.
Sementara jumlah korban tewas akibat banjir yang melanda kawasan Jabodetabek sejak awal tahun 2020 mencapai 30 orang. Hal itu berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis malam, 2 Januari 2020.
Apa penyebab banjir tersebut? Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penyebab utama banjir tersebut karena curah hujan yang cukup tinggi dan panjang, yakni mencapai 377 mm.
Sebenarnya, kata Basuki, dampak dari curah hujan yang cukup tinggi itu bisa ditanggulangi asalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan programnya dengan cepat yaitu melakukan normalisasi sungai Ciliwung. Sebab, kata dia, saat ini Anies baru melakukan normalisasi sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km, demikian seperti dilansir Antara.
Tanggapan Anies
Anies justru berbeda pendapat dengan Basuki. Sebab, menurut Anies, daerah yang sudah dilakukan normalisasi seperti di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur tetap saja mengalami banjir.
"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," ujar mantan Menteri Pendidikan tersebut.
Anies menyebutkan banjir Jakarta harus diselesaikan secara lebih "nyata" dengan mengendalikan air dari daerah hulu, seperti membangun kolam-kolam pengontrol air.
"Pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, waduk, embung, sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol, mengendalikan, volume air yang bergerak ke arah hilir," kata Anies.
Anies meyakini dengan cara seperti itu, masalah banjir Jakarta bisa diatasi. "Tapi itu semua kan kewenangannya di pusat ya. Jadi kita lihat nanti pemerintah pusat," ucap dia.
Pemprov DKI, tambah Anies, saat ini sedang fokus menyelamatkan warga yang menjadi korban banjir.
"Bagi kami saat ini di Jakarta, fokusnya adalah memastikan keselamatan warga, memastikan bahwa pelayanan terjamin. Dan bagi semua warga yang terdampak, kami akan bantu semaksimal mungkin," ucap Anies.
Jawaban Basuki
Menjawab Anies Menteri PUPR Basuki Hadimuljono normalisasi yang saat ini dikerjakan belum selesai. “Iya belum selesai. Ini alirannya (dekat Kampung Pulo) kan, ke sana ke utara. Ini kejadiannya,” ucap Basuki saat ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2019).
Basuki mengatakan, skema normalisasi sungai ini juga bukan hal baru. Ia bilang mekanisme ini sudah ada sejak 1873, bahkan sudah sempat ditinjau oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
Hanya saja, Basuki melihat ada bagian-bagian dari normalisasi itu yang belum dilanjutkan. Salah satunya di Kampung Pulo dan Bukit Duri. Meskipun Gubernur DKI Jakarta 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok telah meratakan sejumlah rumah di Bukit Duri, Basuki mengatakan masih ada bagian lain yang perlu dinormalisasi.
“Ini ada yang belum. Di Kampung Pulo, Bukit Duri ini. Ini ada dataran rendah. Jadi airnya muter kelihatan banjir,” ucap Basuki.
Basuki menegaskan setiap bagian normalisasi Jakarta yang belum selesai akan dirampungkan. Ia memastikan program itu akan dilanjutkan meskipun Gubernur Anies sudah menerbitkan Pergub 31 Tahun 2019 yang mengatur tentang konsep penataan sungai dengan naturalisasi. “Saya kira itu (normalisasi dilanjutkan),” ucap Basuki.
Editor: Agung DH
