Menuju konten utama

Apa Saja yang Menjadi Syarat Integrasi Nasional?

Integrasi nasional dapat menyatukan seluruh masyarakat di Indonesia yang majemuk menjadi satu kesatuan utuh.

Apa Saja yang Menjadi Syarat Integrasi Nasional?
(Ilustrasi) Integrasi Nasional Indonesia. foto/Istockphoto

tirto.id - Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu tampak dari keragaman budaya, etnis, bahasa, busana, dan sebagainya. Semua perbedaan ini berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak terjadi proses integrasi bangsa.

Mengutip buku PPKN Kelas X (Kemendikbud, 2016), integrasi berasal dari kata "integrate" yang bermakna menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Howard Wriggins, seorang diplomat Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa integrasi bangsa merupakan penyatuan bagian berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa.

Sementara itu, menurut ilmuwan politik J. Soedjati Djiwandono, dalam integrasi nasional, ada satu upaya mencari cara agar kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak itu perlu mendapatkan pembatasan agar persatuan nasional dapat terawat.

Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki konsensus untuk melakukan integrasi nasional. Hal itu tercermin dari semangat pemuda pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang telah melahirkan Sumpah Pemuda.

Saat itu, muncul hasrat dan kesadaran bersatu sebagai sebuah bangsa dan menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi.

Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan syarat-syarat yang membantu keberhasilannya. Dikutip dari modul Pembelajaran PPKn kelas X (2020), syarat integrasi nasional ada tiga, yakni:

  • Para anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya.
  • Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.
  • Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.

Ketika integrasi nasional sudah mulai berjalan, selanjutnya setiap anggota masyarakat perlu untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Penyalahgunaan hak atau menghindar dari kewajiban adalah dua hal yang harus dijauhi. Pelanggaran hak orang lain dapat memicu disintegrasi, dan korbannya kemungkinan tidak mau menjalankan kewajibannya.

Menjaga integrasi nasional bukanlah hal mudah. Semua pihak harus sadar diri untuk menjaganya bersama. Keadilan mesti dijaga dalam keseimbangan menjalankan hak dan kewajban.

Apabila tidak tercapai unsur adil maka dimungkinkan terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan upaya mewujudkan integrasi.

Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak merata di berbagai wilayah, dapat menimbulkan kecemburuan. Masyarakat di wilayah yang pembangunannya minim, atau mengalami kesenjangan dibandingkan daerah lain, dapat menunjukkan sikap disintegrasi. Sikap disintegrasi itu ialah seperti memutuskan tidak mematuhi aturan dari pusat.

Masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan sumber kekuatan tapi sekaligus memiliki potensi perpecahan. Maka itu, integrasi nasional wajib dipertahankan sekaligus dijaga demi menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara-bangsa.

Baca juga artikel terkait INTEGRASI NASIONAL atau tulisan lainnya dari Ilham Choirul Anwar

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Ilham Choirul Anwar
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Addi M Idhom