STOP PRESS! BMKG Cabut Peringatan Dini Tsunami Pukul 02.30 WIB

Ansor NU Kecam Kebijakan AS Soal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Ansor NU Kecam Kebijakan AS Soal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (tengah) memotong tumpeng disaksikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj (kanan) dan Sekjen PBNU Helmi Faisal (kiri) pada peringatan hari lahir ke-82 GP Ansor di Jakarta, Minggu (24/4). Antara Foto/Sigid Kurniawan.
Reporter: Abdul Aziz
07 Desember, 2017 dibaca normal 1:30 menit
GP Ansor menilai, tindakan konyol Presiden Donald Trump soal Yerusalem berpotensi memicu Perang Dunia ke-3.
tirto.id - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengecam kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, serta merencanakan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke kota bersejarah tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kebijakan Donald Trump tersebut akan menciptakan instabilitas dan berpotensi besar menimbulkan kerusakan peradaban manusia, tidak hanya di Timur Tengah melainkan di seluruh belahan dunia.

Tindakan konyol Presiden Donald Trump tersebut, kata Yaqut, bahkan berpotensi memicu Perang Dunia ke-3. “Langkah Donald Trump tersebut telah merobek-robek proses perdamaian antara Israel dan Palestina,” kata Yaqut dalam rilis yang diterima Tirto, Kamis (7/12/2017).

Pria yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini mengatakan, tindakan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat berpotensi menjadi isu agama yang sangat sensitif, karena Yerusalem adalah Kota Suci bagi tiga agama dunia.

Karena itu, kata Yaqut, GP Ansor mendesak Pemerintah RI untuk selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dengan menolak pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini mutlak harus dilakukan Pemerintah RI karena sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan”.

Terkait pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menentang kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera bersidang membahas pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel.

“Pemerintah Indonesia meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat,” kata Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikutip Antara, Kamis (7/12/2017).

Jokowi yang didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan Staf Khusus Presiden juga menyebutkan dalam beberapa hari ini, Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Menurut Jokowi, Indonesia meminta OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak itu pada kesempatan pertama.

Dalam kasus ini, kata Jokowi, Pemerintah Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Menurut Jokowi, pengakuan sepihak itu telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Presiden Jokowi juga mengatakan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat agar langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia.

Baca juga artikel terkait YERUSALEM atau tulisan menarik lainnya Abdul Aziz
(tirto.id - abd/abd)

Keyword