tirto.id - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menanggapi perdebatan di tengah masyarakat soal penetapan Hari Pancasila pada 1 Juni atau 18 Agustus.
ANRI menilai penetapkan Hari Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Sukarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila dalam Sidang di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.
"Ketika Presiden Sukarno pidato soal Pancasila maka sejarawan bisa menandai itu sebagai Hari Lahir Pancasila, kalau ahli hukum tentu lewat legalistik, kalau dari sejarah bisa pakai titik mula lain," kata Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di acara Pembukaan Pameran Arsip Pancasila di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (2/6/2017).
Sementara itu, kata dia, jika ada anggapan mengenai Pancasila yang sejatinya lahir pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus maka itu sah-sah saja terutama jika ditelisik dari sisi hukum dan tata negara.
"Kami serahkan ke masyarakat yang bermacam latar belakang seperti sejarawan dan pakar tata hukum di mana mereka menyimpulkan kelahiran Pancasila," kata Mustari.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan pihaknya menyimak tentang kontroversi soal hari Pancasila itu. Bagi dia, titik awal Hari Lahir Pancasila adalah saat kata "Pancasila" itu diperkenalkan kepada khalayak umum, utamanya peserta sidang BPUPKI.
Hilmar mengatakan terdapat bukti mengenai Pancasila yang ada saat ini sama dengan yang dipublikasi tanggal 18 Agustus 1945. Kendati demikian, kata "Pancasila" tidak muncul begitu saja kecuali sempat diusulkan Presiden Sukarno meski susunan isinya tidak seperti Pancasila yang dikenal saat ini.
Sukarno, kata dia, juga tidak mengklaim Pancasila sebagai ciptaannya tetapi merupakan penggalian perjuangan rakyat Indonesia. Singkat kata, Sukarno mengklaim bahwa Pancasila adalah buatan rakyat Indonesia pada umumnya.
'Bung Karno mengklaim tidak mencipta Pancasila tapi menggali perjuangan rakyat. Itu dibuat oleh rakyat Indonesia," kata dia.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH