tirto.id - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Rasyid Baswedan tak mau banyak berkomentar soal pencabutan sanksi administratif (moratorium) reklamasi teluk Jakarta.
Ia mengatakan, komitmennya untuk menghentikan pulau buatan tersebut dapat dinilai dari program-program yang telah diajukan ke Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kok ditanya, liat program kita ada yang berubah atau tidak," kata Anies saat menyambangi DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017) sore.
Anies menyampaikan, sikapnya terkait reklamasi akan ia tunjukkan setelah dirinya telah sah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. "Nanti dah soal itu sesudah saya bertugas, saya kan masih warga negara biasa," ujarnya.
Kedatangan Anies ke DPRD hari ini untuk memenuhi undangan Fraksi Partai Gerindra. Selain Gerindra, Anies juga ditemui oleh beberapa fraksi partai lain seperti Golkar dan PKS.
Ditanya persiapannya sebelum dilantik, ia mengatakan tak ada yang spesial kecuali dia dari para pendukung, kerabat dan anggota keluarganya. Terkait program kerja, ia menyampaikan, "secara umum sudah berbulan-bulan kita siapkan, sinkronisasi kerja udah tuntas dan itulah modal kita memasuki tanggungjawab lagi."
Anies akan memulai masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang guna menggantikan Djarot Saiful Hidayat.
Pada 15 Juni 2017 lalu, Djarot dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta ke-3 dalam masa bakti lima tahun terakhir, 2012-2017. Ia resmi menggantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengundurkan diri setelah divonis bersalah dalam kasus penodaan agama, setelah sempat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur selama beberapa pekan.
Gubernur pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Jakarta dalam masa bakti itu adalah Joko Widodo, yang saat ini menjadi Presiden RI. Jokowi menjabat Gubernur DKI mulai Oktober 2012 berpasangan dengan Ahok
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
