tirto.id - Anies Baswedan sudah dua tahun memimpin Pemprov DKI Jakarta. Namun, rencana naturalisasi sungai sebagai penanganan banjir yang digagas sejak awal kepemimpinan dia dan menjadi janji kampanye Pilgub DKI 2017 tak kunjung terlaksana.
Anies berdalih inti penanganan masalah banjir adalah pengendalian volume air yang masuk ke Jakarta dari hulu atau dataran tinggi. Menurut dia volume air kiriman dari daerah lain ke Jakarta menjadi persoalan tersendiri.
"Sebesar apa pun [sungai] yang kami buat, secepat apa pun jalur [aliran air] sampai ke laut. Selama volume air dari hulu tidak kami kendalikan, kita akan selalu menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada permukaan tanah yang lebih rendah dari permukaan air laut," kata Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Ia mengklaim punya strategi khusus dalam mencegah banjir, selain naturalisasi sungai, yaitu membangun kolam-kolam retensi di daerah hulu. Hal tersebut dilakukan agar volume air yang masuk ke Jakarta bisa terkendali.
"Kami lihat beberapa bulan lalu ketika kawasan Kampung Melayu banjir, padahal di situ sudah dilakukan normalisasi [program gubernur sebelumnya], justru banjirnya malah terjadi di kawasan yang sudah terjadi normalisasi," kata Anies.
Oleh karena itu, Anies sudah meminta Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk mempercepat pembuatan kolam retensi di wilayah hulu, yaitu Bogor dan sekitarnya.
"Kami bicara dengan BBWSCC untuk membereskan itu, karena apa pun yang kami kerjakan di hilir, apalagi dengan ada permukaan air laut yang tinggi, kecepatan air yang tinggi dengan volume besar, tidak mungkin bisa dipompa dengan cepat sampai ke laut," kata Anies.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
